Libya Hadapi Fase Kritis Pasca Berakhirnya Perang Saudara

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Foto: Abdullah Doma / AFP Photo

-

AA

+

Libya Hadapi Fase Kritis Pasca Berakhirnya Perang Saudara

International | Jakarta

Sabtu, 27 Februari 2021 17:20 WIB


Libya menaruh harapan besar pada kabinet persatuan untuk sudahi perang saudara yang ikut dikobarkan Rusia dan Turki sejak 2014. Tapi hingga tenggat berakhir, Perdana Menteri Dbeibah gagal mendapat konsensus atas susunan kabinetnya.

Apa yang penting:

Dilansir dari Deutsche Welle, Perdana Menteri Libya yakni Abdul Hamid Mohammed Dbeibah semestinya mengumumkan nama anggota kabinetnya pada Kamis, 25 Februari kemarin, sesuai tenggat yang disepakati dalam pertemuan di Jenewa. Namun dalam jumpa pers di ibukota Tripoli, dia mengatakan hanya mengirimkan panduan pemilihan kandidat menteri kepada parlemen.

Pernyataan Dbeibah:

  • “Kami siap mengusulkan nama anggota kabinet, tapi kami sebaiknya saling berkonsultasi terlebih dahulu dan mengkaji nama-nama kandidat dengan lebih saksama,” urai Dbeibah, tanpa merinci siapa yang menghuni daftar menteri itu.
  • Dbeibah menegaskan kabinet teknokrat bentukannya nanti harus mewakili berbagai segmen sosial dan geografi Libya. Menurutnya, perdamaian yang inklusif bernilai krusial bagi penyelenggaraan pemilu di akhir tahun.
  • Dia menambahkan daftar kandidat menteri-menteri akan dibagi secara merata di antara tiga wilayah kunci di Libya, yakni timur, barat dan selatan.

Situasi Libya:

  • Selama lebih dari enam tahun, negeri tandus di utara Afrika itu tenggelam dalam perang saudara, dan terbelah antara wilayah timur di bawah Jendral Khalifa Haftar, dan barat yang dikuasai pemerintahan nasional.
  • Tahun ini, peringatan kesepuluh revolusi di Libya dirayakan dalam suasana gencatan senjata yang dimediasi PBB sejak Oktober 2020. Kini untuk pertama kalinya, Libya memiliki harapan baru terbentuknya pemerintahan pusat, dan perdamaian yang berkelanjutan.
  • Awal Februari lalu, sebanyak 75 delegasi pilihan PBB yang mewakili sebagian besar kepentingan Libya diundang ke Swiss. Di sana mereka membentuk "pemerintahan persatuan” yang menggabungkan struktur administrasi barat dan timur hingga pemilihan umum pada Desember mendatang.

Langkah PBB:

  • Menurut kesepakatan dengan PBB, pemerintahan transisi Libya harus memberlakukan kuota perempuan sebesar 30 persen untuk jabatan menteri dan wakil menteri.
  • Ketika memediasi gencatan senjata Oktober silam, PBB mengimbau penarikan mundur 20.000 gerilayawan asing yang didukung Turki, Mesir, Rusia, Uni Emirat Arab dan Qatar. Tapi kenyataan berkata lain, menurut Arturo Varvelli, Kepala Kantor Hubungan Luar Negeri Dewan Eropa di Roma, yang meriset politik Libya sejak 2002.

0 Komentar