Kecaman Dunia atas Pembantaian di Myanmar

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Foto: Dok. France 24

-

AA

+

Kecaman Dunia atas Pembantaian di Myanmar

International | Jakarta

Selasa, 30 Maret 2021 11:13 WIB


HALUAN.CO - Seantero dunia mengecam brutalitas militer di Myanmar yang telah membunuh lebih dari 100 demonstran anti-kudeta dalam Sabtu berdarah, 27 Maret 2021. Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa militer Myanmar telah melakukan “pembunuhan massal”.

Apa yang penting:

Dilansir dari laporan Deutsche Welle pada Selasa, 30 Maret 2021, para pemimpin di dunia mengutuk keras semua laku brutal militer Myanmar yang telah membuat lebih dari ratusan demonstran meregang nyawa.

Konteks:

Menurut data kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), total korban tewas sejak kudeta di Myanmar hingga kini mencapai lebih dari 420 orang.

Berbagai kecaman:

“Tindakan ini (junta militer Myanmar) benar-benar memalukan dan berdasarkan laporan yang saya dapatkan, banyak sekali orang yang terbunuh sama sekali tidak perlu. AS akan menjatuhkan sanksi, kami sedang menggodoknya sekarang.” —Joe Biden, presiden AS.

• “Tugas pasukan keamanan adalah untuk melindungi rakyat. Sebaliknya, militer membunuh pengunjuk rasa damai dan bahkan anak-anak. Pikiran dan simpati saya berada pada keluarga para korban,” —Heiko Maas, Menteri Luar Negeri Jerman.

• “Tindakan kekerasan oleh militer tidak dapat diterima dan harus ada respon internasional yang tegas, terpadu dan tegas.” —Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

• “Takut oleh pertumpahan darah yang dilakukan oleh pasukan keamanan Burma. Hal ini menunjukkan bahwa junta militer rela mengorbankan nyawa rakyat untuk melayani segelintir orang.” —Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS.

• “Insiden Sabtu lalu akan selamanya terukir sebagai hari teror dan aib.” —delegasi Uni Eropa.

• “Para pemimpin junta militer yang bertanggung jawab atas pembantaian di Sabtu kelabu itu harus menghadapi konsekuensi hukum. Saya kira harus ada akuntabilitas, yang tidak perlu dipertanyakan lagi, harus ada mekanisme yudisial.” —Tom Andrews, utusan khusus PBB untuk Myanmar.


0 Komentar