Naikkan kembali Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Tak Punya Empati

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Seorang pegawai sedang bekerja di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Naikkan kembali Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Tak Punya Empati

Nasional | Jakarta

Rabu, 13 Mei 2020 13:53 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Saleh, apa yang dilakukan Jokowi itu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak punya empati di tengah kesusahan masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19.

Mengapa ini penting: Saat ini bukanlah waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan lantaran masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Dipastikan, banyak masyarakat yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut.

“Kita memahami bahwa negara tidak memiliki anggaran yang banyak. Tetapi, pelayanan kesehatan mestinya dijadikan sebagai program primadona. Seluruh lapisan masyarakat membutuhkan," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2020).

Konteks:

• Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpresnya itu, Jokowi kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan.

• Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui putusan judicial review terhadap Perpres 75/2019. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Pemerintah abaikan amanat undang-undang: Di dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara harus memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemerintah tak patuhi putusan MA: Pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan MA yang membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, warga masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan.

Jokowi Kembali Naikan Iuran BPJS Kesehatan

Kenapa dinaikkan per 1 Juli 2020: Pemerintah kemungkinan sengaja menaikkan iuran BPJS per 1 Juli 2020. Dengan begitu, ada masa di mana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp51 ribu, dan Kelas III sebesar Rp25.500.

"Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi," jelas Saleh.


0 Komentar