Hari Ini Iuran BPJS Kesehatan Naik, Politikus NasDem: Sangat Tidak Tepat

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Karyawan beraktivitas di Kantor BPJS Kesehatan. (Foto: Bisnis)

-

AA

+

Hari Ini Iuran BPJS Kesehatan Naik, Politikus NasDem: Sangat Tidak Tepat

Nasional | Jakarta

Rabu, 01 Juli 2020 13:39 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengecam kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Lagi pula, kenaikan itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.

Mengapa ini penting: Iuran BPJS Kesehatan kelas I naik per hari ini, Rabu (1/7/2020). Adapun untuk kelas II dan III masih dapat subsidi dari pemerintah hingga enam bulan mendatang.

Konteks: Kenaikan BPJS merujuk Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran iuran: Kelas I naik jadi Rp150 ribu (sebelumnya Rp80 ribu), kelas II Rp100 ribu (sebelumnya Rp51 ribu), kelas III selama enam bulan ke depan mendapat subsidi sebesar Rp16.500 dan seterusnya mendapat subsidi sebesar Rp7 ribu. Di kelas ini, pemerintah membanderol iuran sebesar Rp42 ribu (sebelumnya Rp25.500).

Apa kataya: "Saya mengingatkan pemerintah tentang putusan MA atas Perpres 75/2019 yang membatalkan norma di pasal 1 dan 2 mengenai jumlah besaran iuran BPJS yang dinilai oleh majelis hakim bertentangan dengan sejumlah aturan di atasnya," kata Okky kepada Haluan.co, Rabu (1/7/2020).

UU MA Diuji ke MK Gara-gara Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi

Peringatan NasDem: Catatan MA terkait masalah kelembagaan, tumpang tindih aturan, serta rekomendasi KPK soal inefisiensi dan penyimpangan (fraud) belum ditaati BPJS Kesehatan. Bahkan, BPJS sampai sekarang belum menunjukkan iktikad kuat untuk melakukan reformasi di internalnya.

Yang harus dilakukan BPJS: Semestinya BPJS men-cover biaya rapid test bagi pasien penderita penyakit degeneratif. Karena penyakit ini, pasien dituntut secara berkala kontrol di rumah sakit.

"Bisa dibayangkan setiap kontrol ke rumah sakit harus rapid test, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Baiknya, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan segera berembuk mengenai biaya rapid test bagi pasien degeneratif," kata Okky.


0 Komentar