Kemhan Jelaskan Temuan BPK Rp48 Miliar ke Rekening Pribadi

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak. (FOTO: Shutterstock).

-

AA

+

Kemhan Jelaskan Temuan BPK Rp48 Miliar ke Rekening Pribadi

Nasional | Jakarta

Senin, 20 Juli 2020 11:36 WIB


Dalam temuan BPK, uang Rp48,1 miliar ke rekening pribadi itu tanpa ada laporan atau izin dari Kementerian Keuangan.

JAKARTA, HALUAN.CO – Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya dana miliaran rupiah yang mengalir ke rekening pribadi.

Mengapa ini penting: Dalam temuan BPK disebutkan dari anggaran Kemhan, ada dana mengalir Rp48,1 miliar ke rekening pribadi tanpa laporan atau izin dari Kementerian Keuangan.

Konteks: Baru-baru ini BPK merilis Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. BPK menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan kas dan rekening pemerintah.

Klarifikasi:

• Temuan BPK masuk dalam kategori kegiatan dari beberapa atase Kementerian Pertahanan pimpinan Menhan Prabowo.

• Saat mengampu tugas di luar negeri, para atase ini sering kali membutuhkan dana yang segera dan cepat, sehingga dilakukan pengiriman darurat oleh lembaga itu.

• Terkait dengan temuan BPK tersebut sudah dijawab oleh pihak Irjen Kemhan kepada BPK dengan rinci dan jelas sehingga opini LHP Kemhan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Aset Negara Paling Banyak Dikelola Prabowo

Apa katanya:

• “Sejatinya proses izin pembukaan rekening sudah disampaikan kepada kementerian keuangan, karena proses kegiatan harus segera dan cepat untuk kegiatan para atase pertahanan di luar negeri maka secara administrasi terjadi hal tersebut di atas untuk kegiatan 2019,” jelas Dahnil dalam keterangan tertulisnya kepada Haluan.co, Minggu (19/7/2020).

• “Namun semua sudah dijelaskan lengkap kepada auditor BPK karena sudah terang dan jelas tersebutlah, makanya 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP,” lanjut Dahnil.

Penulis: Neni Isnaeni


0 Komentar