Vaksin Mandiri Dikhawatirkan Gagalkan Program Vaksin Gratis

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Jokowi disuntik vaksin pertama. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

-

AA

+

Vaksin Mandiri Dikhawatirkan Gagalkan Program Vaksin Gratis

Nasional | Jakarta

Senin, 22 Februari 2021 05:41 WIB


Di sisi lain, berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari, masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk disuntik vaksin. Padahal, survei itu dilakukan usai Presiden Jokowi divaksin pertama pada 14 Januari lalu.

JAKARTA, HALUAN.CO - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara meyakini bila program vaksinasi gratis yang diperuntukkan untuk rakyat akan gagal. Ia beralasan, vaksin mandiri yang akan jadi penyebabnya.

"Khawatirnya vaksinasi bisa gagal, kenapa? Saya warga biasa akan melihat begini, ini vaksin pemerintah, tapi ada vaksinasi mandiri ya saya tunggu perusahaan saya. Siapa tahu dapat vaksin yang lebih baik dari Sinovac. Akhirnya masyarakat berpikir ulang untuk mengambil vaksin dari pemerintah," ujar Bhima dalam sebuah diskusi secara virtual, Ahad (21/2/2021), dikutip dari Suara.com.

Bhima juga melihat, alasan adanya vaksinasi mandiri karena pemerintah tak punya anggaran juga tak berdasar. Sebab, katanya, banyak pos anggaran yang sebenarnya bisa dipotong untuk program vaksinasi.

Selain itu, Ia memaparkan, anggaran untuk kesehatan faktanya bukan yang terbesar pada APBN 2021. Pada APBN 2021, anggaran terbesar untuk infrastruktur, belanja pegawai, dan belanja barang.

"Infrastruktur naiknya signifikan, 2020 sebesar Rp 280 triliun, diupgrade hampir dua kali lipatnya jadi Rp 440 triliun, jadi disini keliatan. Sebenarnya tak benar alasan kita engga punya anggaran melakukan vaksinasi lebih cepat," ucap dia.


Simak! Ini Situs dan Cara Daftar Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia

Bhima menyarankan, jika pihak swasta ingin berperan, maka bisa menyediakan keperluan lainnya untuk vaksin, seperti gedung hingga distribusi.

Survei: Banyak masyarakat yang tidak mau divaksin

Di sisi lain, berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari, masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk disuntik vaksin. Padahal, survei itu dilakukan usai Presiden Jokowi divaksin pertama pada 14 Januari lalu.

"Yang mengagetkan saya secara pribadi, meskipun surveinya telah dilakukan setelah presiden sendiri langsung menjadi orang pertama divaksin, itu masih banyak yang tidak bersedia. Total 41 persen kurang bersedia atau sangat tidak bersedia," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam jumpa pers virtual, Ahad (21/2/2021).

Angka ini tak beda jauh dari survei pertama yang dilakukan oleh Indikator pada Desember 2020 lalu atau sebelum Presiden Jokowi divaksin. Burhanuddin mengatakan, saat itu ada 43 persen masyarakat yang tidak bersedia divaksin.

"Ini bisa menjadi masalah karena vaksinasi itu bicara kepentingan bersama, jadi pemerintah harus menjelaskan ini," tegasnya.

Di sisi lain, survei ini juga menunjukkan ada 55 persen orang yang bersedia divaksin, terdiri dari 15,8 persen sangat bersedia dan 39,1 persen cukup bersedia.

Survei ini dilakukan Indikator dengan cara melakukan wawancara telepon terhadap 1.200 responden pada 1-3 Februari 2021 dari seluruh provinsi di Indonesia.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)


0 Komentar