PPDB Daring dan Sistem Zonasi Jadi Ancaman Putus Sekolah

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Illustrasi anak SD, SMP SMA yang kesulitan sekolah karena Kemendikbud

-

AA

+

PPDB Daring dan Sistem Zonasi Jadi Ancaman Putus Sekolah

Overview | Jakarta

Senin, 13 Juli 2020 15:34 WIB


Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kian bermasalah. Sistem usia pada seleksi jalur zonasi dikhawatirkan akan membuat banyak anak-anak putus sekolah. 

Asri Budi (39) masih bingung dengan nasib sekolah anak sulungnya. Pria yang bekerja sebagai sopir angkot ini memiliki tiga orang anak yang akan masuk sekolah. Intan si sulung akan masuk SMA, Rifki akan masuk SMP dan si bungsu bunga akan masuk Sekolah Dasar.

Sistem PPDB secara daring membuatnya Asri bingung. Ia meminta bantuan kepada anak-anak kos yang tinggal di rumahnya untuk mendaftarkan ketiga anaknya tersebut, tapi tidak ada juga yang paham.

Setelah bersusah payah mencoba akhirnya berhasil mendaftarkan ketiga anaknya sekolah. Bunga dan Rifki berhasil lolos di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah mereka.

Tapi Intan masih belum mendapatkan kepastian. Intan sampai sekarang belum pasti lolos di SMA Negeri yang jaraknya paling dekat dengan rumahnya. Jarak rumah Intan dengan sekolah juga menjadi permasalahan. Jarak rumahnya ke sekolah yaitu 2 Km. Padahal itu adalah SMA yang jaraknya paling dekat dengan rumahnya.

Asri sangat menyayangkan hal tersebut. Karena menurutnya nilai anaknya cukup untuk masuk ke sekolah negeri.

“Tau nilai anak rendah, tidak masalah sekolah di SMA Swasta. Tapi nilai Intan sudah lumayan”, ujarnya (09/07/2020).

Tidak hanya Asri dan istri yang masih bingung dengan nasib sekolah anaknya. Asri mengatakan bahwa ibu-ibu yang tinggal di sekitar rumahnya juga belum mendapatkan kepastian. Mereka berencana akan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera barat.

Masalah Sistem Zonasi

Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi anak yang tidak mampu agar bisa bersekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad saat itu menjelaskan bahwa sistem zonasi diterapkan agar siswa dapat diterima di daerah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sistemnya yaitu dengan meminta agar 90 persen anak berada di zona tersebut bisa diterima, dan 10 persennya bisa dari luar.

Sistem ini sebenarnya masih banyak menimbulkan keluh-kesah dari orang tua murid yang kecewa dengan kebijakan tersebut. Namun, Hamid yakin kebijakan ini akan memberikan efek positif dalam jangka panjang.

Berbeda dengan PPDB tahun lalu, pandemi Covid-19 mendorong Kemendikbud agar melakukan PPDB secara daring. PPDB secara daring ini pun bermasalah karena tidak semua orang tua atau calon siswa memiliki akses internet dan fasih dengan internet.

Aturan zonasi pun dianggap semakin mempersulit. Kuota zonasi dikurangi menjadi 50 persen, afirmasi 15 persen, pindahan 5 persen dan jalur prestasi 30 persen.

Tujuan mulia Kemendikbud untuk membuat kebijakan PPDB, tidak disambut positif oleh masyarakat. Banyak siswa yang kesulitan untuk bisa sekolah karena sistem zonasi yang diterapkan.

Terlebih bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Orang tua tidak sanggup untuk membiayai sekolahnya di swasta. Dikhawatirkan akan banyak anak-anak yang putus sekolah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Idris Muhammad mengatakan bahwa ada sekitaran 100.000 calon siswa yang tidak tertampung pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 di Jakarta.

Penyebabnya karena mekanisme usia yang menjadi faktor dominan penerimaan siswa baru. Idris menyarankan agar pemerintah Provinsi jakarta wajib menyiapkan bantuan bagi siswa agar tidak putus sekolah. Ia menyarankan jika tidak tertampung di negeri, pemerintah harus membantu siswa untuk sekolah di Swasta.

Seperti yang kita tahu, sekolah di swasta membutuhkan uang yang lebih dibandingkan sekolah negeri. Uang pangkal misalnya, siswa yang bersekolah di swasta biasanya diwajibkan membayar uang pangkal.

Idris meminta pemerintah DKI memberikan bantuan berupa subsidi uang pangkal agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan.


Ilusi Wajib Sekolah 12 Tahun

Pendidikan memang menjadi permasalahan yang tidak boleh diabaikan di Indonesia. Berdasarkan data ekonomi Nasional. Tahun 2015, tercatat masih ada 5,3 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah. Angka itu mengalami penurunan pada tahun setelahnya menjadi 4,6 juta anak. Salah satu penyebabnya adalah permasalahan ekonomi.

Tahun 2016, kemendikbud mengusahakan agar wajib pendidikan sampai 12 tahun. Oleh karena itu kemendikbud berupaya membuat program yang menghilangkan hambatan anak untuk bersekolah, salah satunya dari segi ekonomi.

Mulai dari program BOS hingga beasiswa digelontorkan pemerintah untuk mengejar target wajib sekolah 12 tahun. Sayangnya tidak semua kebijakan berjalan sesuai tujuan. PPDB adalah salah satunya.

Bukannya mempermudah akses untuk sekolah, PPDB dengan zonasi justru menjadi batu sandungan target pendidikan. Sistem kemungkinan anak yang putus sekolah semakin bertambah.

Apa yang dialami Intan di Padang adalah contoh nyata. Bila ia tidak lolos di SMA Negeri karena masalah zonasi, ia memang punya kesempatan sekolah di SMA swasta. Namun dengan kondisi ekonomi keluarga yang bergantung pada ayahnya yang seorang sopir, Intan bisa saja putus sekolah.


0 Komentar