Arahan Pemerintah Pusat soal Penanganan Banjir Dinilai Tak Jelas
Menteri PUPR, Basuki dan Gubernur DKI Jakarta, Anies. (Foto: Wowkeren)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menanggapi saling silang pendapat antara Menteri PUPR dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait kendala normalisasi sungai Ciliwung karena persoalan pembebasan lahan.

Menurut Trubus, penyebab itu semua karena instruksi pemerintah pusat memang tidak terlalu jelas.

"Pemerintah pusat sendiri tidak jelas memberikan arahannya mau kemana. Misalnya, kalau ada kesulitan dalam pembebasan tanah, harusnya pemerintah pusat intervensi," kata Trubus kepada wartawan, Kamis (2/1/2020).

Trubus menganggap, sangat tidak tepat bila pusat hanya menyalahkan Pemerintah Daerah. Semestinya, pusat berperan mendudukan tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk membahasa persoalan itu semua. Sebab, Banten dan Jabar merupakan daerah penyangga ibu kota.

"Jangan semuanya disalahkan kepada daerah. Sekarang yang memerintahkan Gubernur Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk bertemu siapa? kan harusnya pusat yang punya kewenangan," tegasnya.

Selain itu, menurut Trubus, Presiden Jokowi, semestinya memerintahkan Mendagri atau menteri lainnya, melakukan Rapat Koordinasi dengan tiga provinsi tersebut untuk membahas penanganan antisipasi terjadinya banjir. Mulai dari pembahasan hulu hingga hilir, termasuk juga persoalan pembangunan infrastruktur jor-joran yang mengakibatkan serapan air berkurang.

"Kan belum pernah dilakukan. Yang ada itu hanya saling lempar, saling menyalahkan. Banjir itu kan karena infrastrukturnya yang dibangun dari wilayah penyangga dari hulu ke hilir itu kan harus jelas. Ini menurut saya ini belum dilakukan," paparnya.

Lagi pula, kata Trubus, jika Menteri PUPR mempersoalkan belum rampungnya normalisasi Kali Ciliwung karena kendala lahan, ia juga harus ingat bagaimana tanggul National Capital Integrated Coastal Development ( NCICD) Muara Baru di sisi timur pengaman pantai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol. Artinya, kualitas pembangunan dari PUPR juga patut dipertanyakan.

"Kita juga harus ingat, pelabuhan Nizam Zachman di muara baru itu yang namanya tanggul raksasa itu dibangun PUPR tapi kan jebol. Berarti kan kualitas konstruksinya bisa dikatakan belum optimal, itu kan konsturksinya buruk, penimbunan tanahnya enggak bagus, akhirnya ketika debit air tinggi kemudian curah hujan, jebol," imbuhnya.

Instruksi Gubernur Anies ke Jajarannya: Jangan Pasif, Datangi Semua Warga Terkena Banjir

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memantau sejumlah titik banjir di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek bersama Gubernur Anies Baswedan.

Usai melakukan pemantauan, Basuki menyampaikan pada Anies bahwa 17 km dari 33 km Kali Ciliwung belum dinormalisasi. Artinya, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km.

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

"Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang (air)," tukasnya.