Bukan Tunjangan, Pemerintah Harusnya Sunat Dana Peningkatan Kompetensi Guru untuk COVID-19

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi dana pendidikan. (Foto: Pometro Padang)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ikatan Guru Indonesia (IGI) memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Anggaran tunjangan guru yang dipotong itu akan direalokasikan untuk penanganan pandemi virus corona (COVID-19).

Mengapa ini penting: Pemerintah terkesan tidak berempati terhadap para pendidik ekonominya sekarang ini sedang terdampak akibat pandemi COVID-19.

"Kami berharap Kemdikbud memiliki rasa empati yang tinggi terhadap guru-guru kita yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, jangan sampai ada yang berkurang pendapatannya," kata Ketua Umum IDI Muhammad Ramli Rahim, Minggu (19/4/2020)

Dana pendidikan yang dipotong:

  • Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan APBN 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.
  • Pemotongan tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun.
  • Dana BOS dipotong dari yang semula Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dipotong dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun. Lalu bantuan operasional pendidikan kesetaraan dipotong dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 triliun.

Mengapa tak bermanfaat:

  • Pemerintah harusnya menjaga pendapatan para guru, apalagi dalam kondisi sekarang.
  • Anggaran-anggaran tak bermanfaat dan tidak mengubah keadaan yang ada di Kemdikbud, itu yang harusnya dialihkan untuk Corona.
  • Anggaran organisasi penggerak yang lebih dari setengah triliun dan anggaran lain terkait peningkatan kompetensi Guru oleh Kemdikbud dialihkan saja untuk Corona.
  • Puluhan tahun Kemdikbud menghabiskan dana triliunaan untuk peningkatan kompetensi Guru tapi kompetensi Guru tak beranjak membaik.
  • IDI yakin organisasi penggerak tak akan mengubah banyak hal terkait kompetensi guru.
Rawan Dikorupsi, Ketua MPR Minta KPK Awasi Dana COVID-19

Kritik DPR:

  • Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, semestinya anggaran belanja modal yang berupa pembangunan fisik dan anggaran kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang, yang dipotong.
  • Dalam kondisi seperti ini, anggaran infrastruktur fisik, anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran bimtek, rapat-rapat ASN, merupakan prioritas yang tepat untuk dipotong.

"Anggaran untuk bantuan seharusnya diperbesar, seperti anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan biaya pendidikan seperti KIP Kuliah," ujar Fikri.

Kritik Rizal Ramli: "Tunjangan Guru mau dipotong 3,3 triliun. Stafsus dapat proyek Pelatihan Online 5,6 triliun," sindir Rizal Ramli lewat akun twitternya.


0 Komentar