Data Kasus Corona Pusat dan Pemda Tak Sinkron, Ternyata Ini Penyebabnya

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo (kanan) bersama Jubir Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto. (Foto: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Perbedaan data pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai jumlah pasien virus Corona (Covid-19) baik yang positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dengan pengawasan (PDP), menjadi sorotan publik. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menegaskan, perbedaan data itu terjadi antara Kementerian Kesehatan dengan Pemda. Sedangkan, BNPB tidak ada perbedaan.

Mengapa ini penting: Keakuratan dan sinkronisasi data Pusat dan Pemda, menjadi sangat penting untuk mengatasi serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap wabah Covid-19 di Indonesia.

Konteks:

  • BNPB pertanyakan Pemda, kenapa datanya selalu tak sinkron dengan pusat.
  • Data Pemprov DKI Jakarta (5/4/2020) mengumumkan kasus positif corona 1.143,diantaranya 58 orang sembuh dan 111 orang meninggal,
  • Data Kemenkes (5/4/2020), jumlah kasus corona di DKI capai 1.124 kasus, diantaranya 95 meninggal dunia dan 56 orang sembuh.
  • Pemda dan Pusat punya waktu sendiri-sendiri mengumpulkan data, sehingga tidak sinkron.
  • BNPB minta masyarakat hanya mengacu pada data yang dikeluarkan Kemenkes.
  • Koordinasi Kemenkes dengan Pemda kurang intensif.

Apa katanya: Agus Wibowo menjelaskan, semua data pasien corona itu harusnya masuk dan dikumpul menajdi satu sumber yaitu Kemenkes. Baik itu data dari Pemda. Sedangkan BNPB hanya mendapatkan data dari Kemenkes.

"Mis data itu hanya Pemda dan Kemenkes. Pemerintah daerah jumlahnya beda. Misalnya, Pak Anies (Gubernur DKI) bilang jumlah yang matinya sekian yang di Kemnekes sekian, itu masalahnya. Kita (BNPB), enggak ada masalah sinkronisasi dengan Kemnekes. Yang ada masalah itu Kemenkes dengan daerah," Agus saat dihubungi Haluan.co.

Ketua MPR Minta Pemerintah Sampaikan Data Kasus Corona Sesuai Kenyataan


Penyebab kerancuan data:

  • Pemerintah daerah telat melaporkan, karena belum selesai pemeriksaan pasien.
  • Pemda kerap melaporkan PDP sudah positif, padahal hasil pemeriksaan belum keluar.
  • Kemenkes mendapatkan data langsung dari laboratorium hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit. Hasil lab RS tidak dilaporkan ke Pemda.
  • Pemda telat melaporkan data pada Kemenkes. Padahal pencataan Gugus Tugas Covid-19 berakhir jam 12.00 WIB dan diumumkan jam 14.00 WIB.
  • Data yang disetor Pemda di atas jam 12.00 WIB akan dimasukan untuk data berikutnya, sekaligus diumumkan besoknya.
  • Pemda perbaharui data jam 6 sore.
  • Pemda kerap bertindak sendiri dan tak laporkan data pasien ke pusat.

Sumber Data:

  • BNPB hanya mendapatkan data resmi dari Kemenkes.
  • Kemenkes dapat langsung dari laboratorium RS yang hasilnya dikirim ke Jakarta kemudian dihitung.

0 Komentar