DPR Diminta Bongkar Skandal Jiwasraya, karena Menteri BUMN Lagi Sibuk 'Ngurusin' Motor

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
PT Asuransi Jiwasraya. (Foto: Wartaekonomi)

JAKARTA, HALUAN.CO - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengaku kaget dengan pengelolaan perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak becus hingga gagal bayar atas klaim 17 ribu nasabahnya.

Menurut Pangi, gagal bayar Jiwasraya ini berpotensi merugikan keuangan negara Rp 13,7 triliun per Agustus 2019. Nilai kerugian ini masih berpotensi bertambah dengan melibatkan 5,5 juta pemegang polis.

Pangi merasa heran, lantaran Presiden Joko Widodo mengatakan perusahaan itu telah bermasalah sejak sepuluh tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini, menyebut perusahaan tersebut mulai bermasalah sejak 2008 lalu.

"Merujuk pada pernyataan ini kasus gagal bayar perusahaan adalah bentuk pembiaran/kesadaran yang lambat pemerintah atas manajemen yang buruk pada perusahaan," kata Pangi di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Pangi menilai, publik layak curiga atas indikasi praktik curang di tubuh Jiwasraya. Bahkan, sangat mungkin/patut dicurigai penggerogotan terhadap perusahaan ini dilakukan oleh aktor-aktor yang berlindung di balik agenda kekuasaan.

Oleh karena itu, kata Pangi, kasus ini harus diungkap seterang-terangnya dihadapan publik. Ia mengangap, publik tak bisa berharap hanya kepada pemerintah yang telah terbukti berbuat lalai dan terkesan pembiaran sehingga probelem ini berlarut-larut.

"Apalagi berharap pada Menteri BUMN yang sibuk dengan urusan ecek-ecek ngurusin motor dan sepeda yang nilainya hanya ratusan sampai miliaran rupiah, ditambah lagi dengan adanya bau amis konflik kepentingan sang menteri yang melibatkan perusahaanya," imbuhnya.

Dikatakan Pangi, masyarakat perlu mendesak DPR sebagai penyambung lidah rakyat untuk bersuara mengungkap kasus ini. Karena, jika di bandingkan dengan skandal Century kasus Jiwasraya jauh lebih besar potensi kerugian negaranya, melibatkan jutaan korban dan mencoreng nama baik Indonesia yang sedang bersusah payah membangun citra/image untuk menarik investor.

"Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut maka jangan salahkan jika publik mulai curiga kepada pemerintah yang seolah membiarkan para penjahat bersembunyi di balik kekuasaan dan pemerintah hanya sibuk mengurus persoalan remeh-temeh/tetek bengek yang tidak jelas keuntungannya bagi negara dan bangsa," tukasnya.


0 Komentar