Fadli Zon Sebut KPK Tak Lagi Independen, Karena...
Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO — Mantan Wakil Ketua DPR menilai, draf Perpres yang menempatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah presiden, berpotensi akan menimbulkan konflik kepentingan. Karena, jika pimpinan KPK bertanggung jawab langsung kepada presiden, itu memperbesar kecurigaan publik terhadap independensi KPK.

"Pasti akan ada conflict of interest karena langsung bertanggung jawab kepada presiden, kemudian nanti ada Dewan Pengawas juga yang ditunjuk oleh presiden. Saya kira ini mempunyai potensi tidak akan independen," kata Fadli di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Politikus Partai Gerindra ini berharap Perpres yang dibuat presiden itu hendaknya tidak menjadi upaya untuk melemahkan lembaga anti rasuah. Kendati, selama ini KPK memang menjadi perdebatan, apakah dibawah lembaga legislatif, yudikatif atau eksekutif.

"Ternyata memang KPK ini di bawah pemerintahan. Kita berharap ini tidak menjadi upaya untuk melemahkan," harapnya.

Sebagai informasi, pasal yang dimaksud dalam draf Perpres tersebut adalah Pasal 1. Dalam pasal itu disebut pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara.

Berikut bunyi Pasal 1 di Perpres tersebut:

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari:

a. ketua merangkap anggota; dan

b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

Sedangkan UU KPK yang baru menghilangkan kewenangan pimpinan KPK sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum seperti dalam pasal 21 UU No 30 tahun 2001 tentang KPK. Pimpinan KPK tidak bisa lagi menandatangani surat perintah penyelidikan, penyidikan atau berkas penuntutan.

Kemudian, Dewas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK. Kehadiran Dewas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.

Lalu, pegawai KPK berdasarkan UU KPK yang baru adalah ASN. Pasal 69B ayat (1) berbunyi Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak UU berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.


0 Komentar