Heran! Kok KPK, Menkumhan dan Imigrasi Bisa 'Digocek' Harun Masiku?
Buronan KPK kasus PAW anggota DPR, Harun Masiku. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, mengaku pesimis atas penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan, diusut tuntas. Karena, indikasi pertama terkait polemik keberadaan tersangka korupsi Harun Masiku.

Hingga Kamis (23/1/2020), Harun belum juga ditangkap sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari lalu oleh KPK. Harun sempat disebut-sebut belum kembali ke Indonesia sejak ke Singapura pada 6 Januari.

Namun, kabar terkahir, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoreksi pernyataannya dan menyatakan bahwa Harun telah berada di Tanah Air sejak tanggal 7 Januari. Imigrasi berdalih tak tahu Harun di Indonesia lantaran ada keterlambatan data.

"Setidaknya 3 institusi telah menyebarkan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Ketiga institusi itu adalah KPK, Menkumham, Imigrasi," kata Ray di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Ditjen Imigrasi: Bisa Dipastikan Harun Masiku Ada di Indonesia

Pengamat politik ini meminta Presiden Jokowi tidak membiarkan penyampaian informasi kurang akurat tersebut menjadi liar. Ia berharap Jokowi memerintahkan penyelidikan terkait apa dan siapa yang tidak transparan dalam penyempaian informasi tersebut. Karena, tiga lembaga itu berada di bawah presiden.

"Sulit mempercayai bahwa situasi ini semata karena alasan tekhnis. Di sinilah perlunya sikap presiden untuk memerintahkan dilakukannya audit tekhnis tentang adanya kerusakan yang dimaksud," imbuhnya.

Dalam situasi seperti ini, lanjut Ray, masyarakat juga berharap kepada Menko Polhukam Mahfud MD, menunjukan sikap tegas yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Sebab, kemenkumham dan imigrasi berada di bawah kordinasi Menko Polhukam, serta Polri dan Jaksa.

Ia juga meminta Mahfud untuk mendorong polisi agar segera berkordinasi dengan KPK menangkap Harun yang sudah dinyatakan buron. Apalagi, Harun saat ini dipastikan sudah berada di Indonesia.

"Kordinasi menkopolhukam, KPK dan Polisi akan dapat mempermudah penangkapan HM yang sedang buron. Sulit mempercayai Harun tidak bisa dilacak atau bahkan ditangkap oleh aparat penegak hukum kita dalam waktu yang sesegera mungkin,” tutur dia.

Buntut Pengakuan Imigrasi soal Harun Masiku, DPR Akan Panggil Yasonna Laoly

Selain itu, Ray juga meminta Dewan Pengawas KPK memanggil komisioner KPK yang menyampaikan informasi bahwa HM berada di luar negeri saat OTT Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Menunggu masyarakat melakukan pengaduan akan hanya akan membuat fungsi Dewas KPK berkurang.

"Jangan sampai dewas hanya terlihat berguna bagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi atau suap," tukasnya.