IPW: Apapun Risikonya, Jokowi Harus Pulangkan WNI Eks ISIS
Ketua Presidium IPW Neta S Pane. (Foto: Kompas)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menganggap, pemulangan warga Indonesia (WNI) eks ISIS dari timur tengah akan merepotkan aparat keamanan, terutama Polri. Apalagi, dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak. 

"Tentunya keberadaan eks ISIS itu menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan, mengingat sebagian besar dari mereka adalah ahli pembuat bom dan ahli teror," kata Neta di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Namun, menurut Neta, apa pun risikonya, Presiden Jokowi harus memulangkan mereka ke Tanah Air.

Karena, UUD 1945 tidak mengenal "negara boleh membuang warga negaranya" kecuali warga negaranya tersebut sudah mendapatkan suaka di negara lain.

Karena itu, jika ada WNI yang terlantar di negara lain, wajib mengembalikannya ke tanah air. "Ada pun pelanggaran hukum yang dilakukannya tetap harus diproses aparat penegak hukum di Indonesia. Polri tentunya punya data data lengkap tentang semua itu," ucapnya.

Dalam kasus WNI eks ISIS ini, lanjut Neta, pemerintah harus menyelamatkan anak-anak dan wanita yang tidak berdosa. Dimana, anak-anak dan wanita ini ada yang dibawa oleh orang tua maupun suaminya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Selain itu, kata Neta, Polri dan BNPT perlu mendata secara komperhensif seberapa banyak WNI yang bergabung dengan ISIS. Soalnya, selama ini datanya masih simpang siur.

"Ada yang mengatakan 500 hingga 600 orang di Suriah dan ada yang mengatakan 500 orang lainnya masih tersebar di luar Suriah. Dari jumlah itu, berapa jumlah anak-anak dan wanita. Lalu berapa jumlah anak-anak WNI yang lahir di Suriah dari orang tuanya yang eks ISIS. Sesuai UU No 35 tentang Perlindungan Anak, mereka ini harus dilindungi oleh negara. Presiden Jokowi harus paham soal ini dan jangan menyepelekannya," imbuhnya.

Negara Rusia, menurut Neta, belum lama ini sudah memulangkan 200 anak-anak warganya yang orang tuanya bergabung dengan ISIS. Begitu juga Kazakhstan, Austria, Jerman, Prancis, Belgia, Swedia, Norwegia dan lain-lain, mengembalikan anak-anaknya lewat Palang Merah Internasional. Sementara Indonesia belum melakukan apapun dan masih asyik berpolemik di dalam negeri.

Pemerintah Sudah Perlihatkan Contoh Buruk Sikapi Pemulangan WNI Eks ISIS

Neta menerangkan, IPW paham bahwa kembalinya eks kombatan ISIS itu akan membawa persoalan baru bagi Indonesia, terutama dalam hal ancaman keamanan dimana pernah bertubi-tubi mendapat serangan teror. Untuk itu, Polri perlu menyiapkan strategi baru untuk melokalisir gerakan mereka agar aksi aksi teror tidak terjadi sepulangnya mereka ke tanah air.

Kata Neta, pemerintah, BNPT dan Polri perlu membuat program baru deradikalisasi terhadap mereka. Indonesia sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan program deradikalisasi tersebut.

"Sejarah panjang Indonesia menunjukkan aksi-aksi sparatis sempat marak di sejumlah daerah dan berhasil diamankan dan dikendalikan, terakhir pemerintah berhasil mengamankan Aceh dari sparatis Gerakan Aceh Merdeka," tukasnya.