Jokowi dan Prabowo Diminta Jangan Lembek soal Kedaulatan Perairan
Kapal Coast Guar China. (Foto: Kabarpolitik)

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tegas menghadapi Cina dalam perebutan hak kepemilikan perairan Natuna. 

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid mengatakan, Indonesia berpegang teguh kepada hukum internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Natuna Utara. Karenanya, Indonesia harus memiliki wibawa kepada negara lain untuk mempertahankan haknya.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia,” kata Kholid di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

Situasi Memanas, Lima Kapal Perang TNI Siap Siaga di Perairan Natuna

Menurut dia, pemerintah Indonesia harus menyatakan sikap tegas mengenai kedaulatan. Kendati, konsekuensinya Indonesia dan Cina memiliki hubungan baik.

Selain itu, PKS juga meminta Prabowo tidak lembek dan menganggap enteng masalah kedaulatan di perairan Indonesia. Apalagi, Prabowo merupakan pensiunan Jenderal TNI.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa," paparnya.

Sebab, jika Prabowo bersikap lembek dan santai maka bangsa Indonesia akan semakin direndahkan oleh bangsa lain. Ini karena tidak mempunyai keberanian dalam bersikap.

Namun, di sisi lain PKS mengapresiasi Menlu RI, Retno Marsudi, yang langsung mengirimkan nota protes ke pemerintah Cina. Langkah itu seharusnya diikuti oleh Jokowi maupun Prabowo.

Situasi di perairan Natuna Utara memanas setelah kapal nelayan Cina didampingi kapal militer menerobos batas negara. Indonesia melalui Kemenlu lalu menyampaikan protes ke Cina pada Senin (30/12/2019).

Beijing Diminta Hormati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Katanya Dubes RRC Mencatatnya

Protes itu dilayangkan setelah kapal Cina melanggar kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia pada hari yang sama. Pelanggaran itu termasuk kegiatan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan kedaulatan oleh coast guard atau penjaga pantai Cina di Perairan Natuna.

TNI langsung mengerahkan utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tegrekar ya itu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

Namun, setelah bertemu dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Prabowo menyatakan akan memilih jalan damai. “Kita cool saja, kita santai,” kata Prabowo.

"Kita harus cari satu solusi baik di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik, bagaimanapun Cina negara sahabat," tukasnya.