Jokowi Minta Tak Ada Pasal Titipan dalam RUU Omnibus Law
Presiden Jokowi memimpin Ratas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Foto: Biro Pers Setpres)

BOGOR, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memastikan supaya tak ada pasal titipan dalam pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk cipta lapangan kerja yang akan diajukan ke DPR pada pertengahan Januari 2020 nanti.

"Tolong dicek betul, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan," kata Jokowi dala rapat terbatas tentang perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).

Menurut Jokowi, draf RUU Omnibus ini mencakup sebelas klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga negara.

Jokowi meminta agar visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas, agar dijaga konsistensinya, dan harus betul-betul sinkron, terpadu.

"Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan Kementerian dan Lembaga, ndak. Jangan sampai hanya menampung, menampung, menampung keinginan tetapi tidak masuk kepada visi besar yang sudah bolak-balik saya sampaikan,” tegasnya.

Mahfud MD Pembuatan Aturan Hukum Kacau Balau Pasal Pasal Bisa Dibeli

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memerintahkan, setelah rapat terbatas, Menko Perekonomian memimpin pendalaman draf RUU Omnibus Law bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Mensesneg, dan Sekretaris Kabinet sebelum disampaikan kepada DPR.

“Karena kita sampaikan ke DPR sekitar itu mungkin mungkin setelah tanggal 10 Januari mungkin," perintahnya.

Kemudian, Jokowi juga meminta Jaksa Agung, Polri, BIN, untuk melihat dampak-dampak ikutan dari Omnibus Law tersebut.

"Dilihat, jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga tolong agar dikomunikasikan dengan yang terkait, dengan yang ada di dalam Omnibus Law," tukasnya.