Jokowi Pastikan Ibu Kota Baru Dibangun Tanpa Duit Pinjaman

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo. (Biro Pers Setpres)

-

AA

+

Jokowi Pastikan Ibu Kota Baru Dibangun Tanpa Duit Pinjaman

Nasional | Jakarta

Sabtu, 18 Januari 2020 10:14 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya, pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman. 

"Yang kita tawarkan satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Jokowi menjelaskan, dalam rangka memudahkan pemindahan ibu kota tersebut, Indonesia melakukan berbagai kerja sama. Diantaranya, sudah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Menurut dia, dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.

"Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan," jelasnya.

Selain itu, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional. Dengan terbangunnya kepercayaan, kata Jokowi, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.

"Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana," imbuhnya.

Ibu Kota Baru Bakal Dibangun Pakai Dana Abadi, Ini Penjelasannya

Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Jokowi menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.

"Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif," paparnya.

Adapun terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini Jokowi belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Menurut dia, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.

"Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional," tukasnya.


0 Komentar