Jutaan Pekerja Kena PHK, Indef: Perusahaan Wajib Bayar Pesangon

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi PHK. (Foto: Radar Bali)

-

AA

+

Jutaan Pekerja Kena PHK, Indef: Perusahaan Wajib Bayar Pesangon

Ekonomi | Jakarta

Minggu, 19 April 2020 17:39 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan, tidak semuanya disebabkan dampak dari virus Corona (COVID-19). Karena, banyak juga perusahaan dari sebelum adanya COVID-19, mengalami kendala keuangan.

Mengapa ini penting: Dampak dari PHK, akan menambah daftar pengangguran, angka kemiskinan serta potensi kriminalitas di Indonesia.

"Kita belum tahu, PHK itu apa karena Corona atau sebelum Corona? sebenarnya perusahaan itu kondisinya memang sudah payah, artinya udah enggak kuat, udah enggak sehat," kata Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, saat dihubungi Haluan.co, Minggu (19/4/2020).

Konteks:

  • Data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 16 April 2020, pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 1.943.916 pekerja. Angka ini belum termasuk catatan BP Jamsostek dan kementerian lain.
  • Menkeu Sri Mulyani memprediksi kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi bisa turun 0,3 persen, bahkan negatif growth di minus 2,6 persen. Kuartal III akan ada recovery di 1,5 persen dan 2,8 persen.

Penyebab PHK:

  • Jika pertumbuhan ekonomi terus turun karena COVID-19, akan banyak perusahaan yang tidak berproduksi secara baik, karena permintaan turun ataupun memang kegiatan produksi tidak bisa dilakukan.
  • Banyak perusahaan yang melakukan PHK, karena tidak mempunyai kapasitas keuangan memadai untuk mempertahankan para karyawan.
  • Perusahaan-perusahaan yang sangat besar dengan kapitalnya cukup baik, masih mampu memberikan gaji para karyawan dari 6 bulan hingga 1 tahun. Tapi, tidak semua perusahaan mempunyai daya tahan yang kuat.

Masukan Indef:

  • Hak pesangon para pekerja harus dipastikan dapat. Jangan sampai karena alasan Corona hak-hak mereka sebagai pekerja dihilangkan atau ditiadakan.
  • Kementerian Ketenagakerjaan maupun dinas-dinas terkait di daerah segera mendata para pekerja yang di PHK, apakah sudah mendapatkan hak atau tidak.
  • Jika para pekerja tidak mendapatkan hak, berpotensi membahayakan, apalagi yang sudah tidak ada pemasukan.
  • Pekerja di PHK harus diprioritaskan mendapatkan insentif baik itu kartu prakerja maupun bantuan sosial lainnya. Termasuk batuan jaring pengamanan sosial dari pemerintah daerah.
  • Pemerintah harus bisa meningkatkan nilai jaring pengaman sosial yang saat ini masih relatif kurang.
  • Pemerintah harus membuat skenario jika dampak ini lebih dari 4 bulan. Karena, Bansos hanya untuk 3-4 bulan.
  • Jika pandemi berlangsung hingga akhir tahun 2020 atau triwulan ke-4, tentu sangat membahayakan kondisi ekonomi di tanah air.
  • Jaring pengamanan sosial harus dipersiapkan untuk ditambah jika virus ini lebih dari 6 bulan.
Dampak Corona Terus Berlanjut, Sembilan Hotel di Kendari Tutup

Tanggulangi PHK:

  • Insentif kepada pengusaha perlu diperhatikan, seperti mendapatkan keringanan pajak, rektrukturisasi kredit dan sebagainya.
  • Kewajibannya perusahaan memberikan pesangon untuk karyawan di PHK harus terus dipantau. Takutnya ketika perusahaan mendapat insentif, tapi hak-hak pekerja yang di PHK tidak diberikan.

0 Komentar