Kemendikbud Diminta Urus Guru, Bukan Hanya Main Proyek!
Ketum IGI Ramli Rahim. (Foto: Inipasti)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ikatan Guru Indonesia (IGI) menganggap nafsu bermain proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang besar. Hal ini akan berimbas pada makin parahnya kekurangan guru.

"Belum tuntas polemik Ujian Nasional, nafsu proyek di jajaran Kemdikbud langsung menampakan diri," kata Ketum IGI Ramli Rahim dalam keterangannya, Minggu (15/12/2019).

Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga menyebut anggaran bisa dialokasikan kepada kebutuhan yang sifatnya lebih penting.

"Lalu UN nantikan enggak ada lagi, UN atau diganti lebih ke arah asesmen itu, yang selama ini berapa biaya ratusan miliar yang kemudian bisa kita alokasikan untuk bisa apa misalnya untuk pengembangan infrastruktur bisa memperbaiki sekolah-sekolah," katanya.

"Lalu kemudian untuk mengembangkan guru penggerak itu kan jadi nanti bisa meningkatkan kesejahteraan guru, bisa kita alihkan ke hal-hal yang lain yang memang itu menjadi antesa dan variabel," ucapnya.

Jika mengacu kepada hal tersebut, menurut Ramli, sangat tampak bahwa anggaran itu betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek. Dan sama sekali tidak ada pikiran untuk berupaya mengembalikan anggaran itu ke negara untuk dialokasikan untuk pengangkatan guru yang saat ini 52 persen sudah berstatus non PNS.

Ramli menegaskan, jika nafsu Kemdikbud ini tidak berubah maka jangan berharap pendidikan di Indonesia lebih baik. Karena, bagaimanapun guru adalah prasyarat pendidikan, tanpa guru yang baik dan berkualitas maka pendidikan tidak akan ada gunanya sarana dan prasarana tidak akan banyak bermanfaat. Bahkan, kurikulum yang baik pun tidak akan mampu membuat pendidikan lebih baik.

Selain itu, lanjut Ramli, bila Kemdikbud hanya memikirkan proyek dan proyek saja, maka akan tampak terlihat bahwa pemerintah semakin menikmati guru dengan Upah Murah yang Bahkan hanya dibayar Rp.100.000 perbulan.

"Meskipun dengan status yang tidak jelas pendapatan yang tidak jelas serta rekrutmen yang tidak jelas yang penting ruang ruang kelas kita terisi oleh guru-guru yang tidak jelas tersebut," bebernya.

IGI meminta Kemdikbud mengubah pola pikir tersebut dan lebih fokus pada upaya mencukupkan guru di seluruh Indonesia.

"Tak layak kita berharap masa depan pendidikan kita digantungkan pada orang-orang yang dibayar dengan upah yang sangat murah lalu dituntut bekerja keras, memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki loyalitas yang besar dan memiliki jiwa pendidik yang kuat tetapi tidak disejahterakan oleh negara,” ungkapnya.

Kemendikbud, saran Ramli, mestinya lebih fokus pada upaya mencukupkan guru di seluruh Indonesia dibanding berpikir pada penguatan kompetensi guru yang lebih berbau proyek.

Kemudian, Kemdikbud mestinya lebih berpikir bagaimana mencukupkan guru-guru pada sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada dibanding berpikir membangun sekolah-sekolah baru atau membangun ruang kelas yang baru. Karena, pada akhirnya ruang kelas baru tersebut hanya diisi oleh guru-guru yang tidak jelas statusnya, tidak jelas pendapatannya dan tidak jelas rekrutmennya.

Menurut Ramli, Mendikbud tak perlu berpikir meningkatkan kesejahteraan guru PNS. Lebih baik kemdikbud fokus memikirkan kekurangan guru yang akhirnya diisi oleh mereka yang tak jelas karena pemerintah mengabaikannya.

"Pemerintah pusat harus berhenti menyalahkan Pemda karena kekurangan guru kita sesungguhnya sudah merata di seluruh Indonesia, solusinya, pemerintah harus segera mengangkat guru baik PNS maupun PPPK," pungkasnya.