Kenang Peristiwa PRRI: Pemerintah Pusat Jangan Hidupkan Api dalam Sekam
Pasukan AS saat membantu tentara PRRI. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pehatian pemerintah pusat atas pembangunan Indonesia secara merata di seluruh daerah-daerah, memang perlu didorong. Tujuannya supaya tidak muncul kecemburuan antar daerah, yang berpotensi akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Selain itu, jika daerah-daerah di luar Pulau Jawa tak diperhatikan dengan serius, sama saja pemerintah pusat akan menghidupkan bara api dalam sekam. 

Mengulik sejarah berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dibentuk pada tanggal 15 Februari 1958, diarsiteki oleh penglima-panglima militer di daerah. Saat itu, kepemimpinan nasional di bawah Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Juanda.

Menurut Daniel S.Lev dan Herbeith Feith dalam "The End of Indonesian Rebelian" ada dua kelompok besar yang bersaing meriah kepemimpinan sejak 1956.

Kelompok pertama adalah kelompok regionalis terdiri dari petinggi militer di luar Jawa dan pendukungnya yang merasa bahwa pemerintah saat itu terlalu tersentralisasi dan korup.

Pada masa itu, pembangunan dianggap tidak merata sehingga memunculkan ketidakpuasan dari petinggi-petinggi militer dari daerah. Kelompok ini menghendaki otonomi daerah.

Kelompok kedua adalah presiden Soekarno dan para pendukungnya. Pada Desember 1956, Letkol Ahmad Husein membentuk Dewan Banteng Sumatera Tengah di ikuti dewan-dewan lain. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 22 Desember 1956. Di Sumatera Selatan, pada 26 Desember 1956, berdiri Dewan Garuda yang dipimpin Letnan Kolonel Barlian dan di Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni pada 17 Februari 1957, dipimpin Mayor Daniel Julius Somba.

Deklarasi dari militer di daerah-daerah tersebut membuat pihak dari Jakarta harus bernegosiasi. Untuk mengatasi masalah yang ada, pemerintah pusat mengadakan Musyawarah Nasional pada September 1957.

Pemerintah juga mengadakan Musyawarah Nasional Pembangunan pada November 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak membuahkan hasil.

Pada akhirnya, 10 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein memberikan ultimatum kepada kabinet Juanda agar mengundurkan diri dalam waktu lima hari . Selain itu mereka juga menuntut agar Mohammad Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX membentuk kabinet zaken, kabinet yang berisi orang-orang profesional, namun kabinet Juanda menolak tuntutan tersebut.

PRRI sendiri digerakkan oleh tokoh-tokoh anti komunis termasuk Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir dan Boerhanoedin Harahap, ada juga yang bergabung ayah dari Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Pada 15 Februari 1959, PRRI di proklamirkan dengan Sjafruddin Prawiranegara menjadi perdana menteri. PRRI didukung oleh CIA sebagai bagian dari upaya mereka untuk menumpas komunisme di Indonesia Pemilu 1955.

Seperti usulan Wakil Presiden Richard Nixon, sebagaimana dicatat Tim Weiner dalam Membongkar Kegagalan CIA (2008), “Amerika Serikat harus bekerja melalui organisasi militer Indonesia untuk memobilisasi oposisi terhadap komunisme". CIA yang kaya sumber daya ini mengontak salah satu dari perwira menengah yang berpengaruh di Sumatera.

Audrey Kahin dan George McTurnan Kahin dalam Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (1997) mencatat bahwa "hubungan CIA yang pertama dengan para pembangkang, menurut Joseph Burkholder Smith, dilakukan dengan Kolonel Simbolon pada April 1957, yang tidak lama setelah itu disusul oleh kantor Smith di Washington."

Agen-agen CIA mengadakan hubungan pula dengan lingkaran orang-orang Letnan Kolonel Ahmad Husein. "Sekitar bulan September 1957, Smith berangkat ke Sumatera Tengah untuk bertemu Ahmad Husein dan Simbolon di Bukittinggi," tulis Mestika Zed & Hasril Chaniago dalam Ahmad Husein: perlawanan seorang pejuang (2001).

"Para kolonel menjelaskan kepada agen CIA (bahwa) mereka telah membuka rekening bank tersendiri di Singapura dan rekening itu dapat digunakan siapa pun yang bersedia membantu mereka. Mereka memiliki perwakilan di Singapura, termasuk Soemitro,” tulis suami-istri Kahin. Menurut penulis buku itu, Soemitro adalah pencari dana bagi para pemberontak bersama Letkol Herman Nicolas "Ventje" Sumual. Soemitro yang merupakan mantan menteri keuangan adalah penghubung Sumatera dengan dunia luar.

"Profesor Sumitro melarikan diri setelah dituduh terlibat korupsi sejak diberlakukannya undang-undang darurat perang. Ia kemudian bergabung dengan para pemberontak di Sumatera," tulis sejarawan Baskara T. Wardaya dalam Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin, 1953–1963, hal. 172.

Bentuk bantuan yang paling banyak diberikan oleh CIA adalah kiriman senjata. Amerika pernah mengirim berton-ton senjata dan amunisi ke pelabuhan Painan, 35 mil dari Kota Padang.

USS Thomaston (Angkatan Laut AS) dikawal kapal selam USS Bluegill berangkat dari pangkalan AL Amerika di Teluk Subic, Filipina. Tiba di Sumatra pada 11 Februari 1958. Kapal itu membawa persenjataan: ratusan pucuk pistol, ribuan senapan submesin, dan jutaan peluru, untuk pemberontak PRRI/Permesta. Operasi mendukung PRRI/Permesta ini bersandi "Operasi Haik". Nama ini dipilih sesuai dengan kode dua huruf yang dipakai CIA untuk menyebut Indonesia, HA. Rencana Operasi Haik tersebut mirip dengan rencana yang pernah dijalankan CIA untuk menggulingkan Mohammad Mossadegh dari Iran pada tahun 1953 dan Jacobo rbenz dari Guatemala pada 1954.

Kemudian, perintah pengiriman senjata itu datang dari kepala operasi CIA, Frank Wisner, kepada kepala Divisi Timur Jauh, Al Ulmer, yang meneruskannya kepada John Mason. Berkat hubungannya dengan Pentagon, dia berhasil mendapatkan sejumlah senjata dan perlengkapan militer yang dikirim dengan kapal USS Thomaston.

Pengiriman persenjataan juga dilakukan lewat udara. Dengan bantuan Paul Gottke, kepala CIA di Pangkalan Angkatan Udara AS di Clark, Filipina, beberapa agen CIA menjalankan operasi khusus yang lain yang disebut Operasi Hance, yakni operasi pengedropan senjata untuk membantu para pemberontak. Operasi ini menggunakan pesawat dan kru dari Civil Air Transport (CAT), sebuah maskapai penerbangan di Asia Timur yang didanai CIA dan para pilotnya digaji oleh CIA.

"Fravel 'Jim' Brown –seorang agen CIA di Singapura yang secara diam-diam ditugaskan untuk membantu para pemberontak di Sumatra– ikut mendistribusikan persenjataan tersebut,” tulis Baskara, hal 182.

Dalam Safe for Democracy: The Secret Wars of the CIA, John Prados menyebut agen CIA yang masuk ke Sumatra adalah spesialis politik James Smith, Dean Almy dengan kedok sebagai konsul Amerika Serikat di Medan, dan Fravel Brown, seorang veteran operasi di Cina. Brown dan petugas radionya membentuk tim dengan para pemberontak di Padang.

Dalam operasinya, Brown menyamar sebagai anggota staf Caltex, perusahaan minyak Amerika Serikat yang beroperasi di Sumatra Timur.

Sementara itu, pemerintah pusat menjawab pemberontakan PRRI/Permesta dengan operasi militer. Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution ditunjuk menjadi komandan Operasi Tegas. Tugasnya merebut seluruh wilayah Riau Daratan guna menutup kemungkinan para pemberontak melarikan diri ke luar negeri.

Operasi militer ini berhasil mematikan pergerakan PRRI. Para perwira yang terlibat dalam pergerakan ini banyak yang dinon-aktifkan dari militer.

Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein menyerahkan diri dan PRRI berakhir. Setelah PRRI berakhir wilayah Sumatera Barat banyak didatangi oleh para birokrat dan anggota militer dari pulau Jawa. Orang-orang dari pusat banyak memegang posisi srtragis dalam birokrasi dan militer di Sumatera Barat pasca PRRI.

Kondisi sosial dan budaya yang tidak stabil pasca operasi militer, mendorong banyak masyarakat Minang melakukan eksodus ke daerah-daerah lain.

Menurut catatan Dr. Mochtar Naim dalam bukunya "Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau (1984), terjadi peningkatan jumlah perantau Minang di Jakarta pasca peristiwa PRRI.