Mahfud MD: Pemerintah Tak Ada Rencana Bebaskan Napi Koruptor

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Jawa Pos)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak ada rencana memberi remisi pada para tahanan korupsi tersebut. Pemerintah membebaskan bersyarat atau remisi untuk narapidana korupsi, teroris, dan bandar narkoba. 

“Supaya semua jelas, pemerintah hingga kini tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP nomor 99/2012," kata Mahfud, Sabtu (4/3/2020) malam.

PP nomor 99/2012 tersebut berisi tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan. Dalam PP itu disebutkan, ada tiga warga binaan yang tidak mendapat hak remisi, yakni kasus narkoba, korupsi, dan terorisme.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menduga, keterangan yang disampaikan Menkumham itu karena adanya tuntutan atau aspirasi masyarakat untuk melepaskan narapidana di tengah wabah corona. Dalam hal ini termasuk narapidana korupsi.

Mahfud mengakui, pekan lalu memang ada kebijakan untuk memberikan remisi dan pembebasan bersyarat pada narapidana. Namun, itu berlaku untuk kasus pidana umum dan bukan korupsi. Tujuannya, untuk mencegah penularan wabah.

Yasonna: Hanya Orang Tumpul Rasa Kemanusiaan yang Tak Terima Napi Dibebaskan

Hingga saat ini, tegas Mahfud, pemerintah tidak ada rencana membebaskan bersyarat untuk koruptor, napi terorisme dan bandar narkoba. “Saya tegaskan ya, itu tidak ada,” tukasnya.


0 Komentar