Mahkamah Internasional Perintahkan Myanmar Lindungi Kelompok Rohingya dan Jangan Lagi Disiksa
Ilustrasi anak-anak pengungsi Rohingya. (Foto: Anadolu Agency)

JAKARTA, HALUAN.CO – Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Myanmar untuk melindungi populasi Muslim Rohingya dari penganiayaan dan kekejaman, serta mengamankan bukti-bukti dugaan kejahatan terhadap mereka.

Gambia, negara di Afrika Barat, yang berpenduduk mayoritas muslim itu, sebelumnya mengajukan gugatan terkait tuduhan pembantaian etnis Rohingya di negara ASEAN itu. Gambia menyebut Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya, sebuah tindakan yang melanggar konvensi 1948.

Dilansir dari Reuters, Kamis (23/1/2020), Keputusan Mahkamah Internasional hanya membahas permintaan Gambia untuk langkah-langkah pendahuluan, setara dengan perintah penahanan negara.

Sementara keputusan akhir bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dicapai, majelis yang terdiri dari 17 hakim memperjelas dalam keputusannya bahwa mahkamah meyakini warga Rohingya berada dalam bahaya, dan karenanya langkah-langkah harus diambil untuk melindungi mereka.

"Rohingya tetap berisiko serius terhadap genosida," kata hakim ketua Abdulqawi Yusuf, sambil membaca ringkasan keputusan tersebut.

Keputusan itu juga meminta Myanmar mengambil langkah-langkah untuk mencegah semua tindakan yang dilarang berdasarkan Konvensi Genosida 1948, kata keputusan itu. Myanmar harus melaporkan kembali dalam waktu empat bulan.

Mahkamah juga memerintahkan pemerintah Myanmar untuk memberikan pengaruh terhadap militer dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya mencegah pembunuhan anggota-anggota kelompok Rohingya. Karena, peristiwa itu telah menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius kepada para anggota kelompok Rohingya.

Sebagai informasi, lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah tindakan keras yang dipimpin militer pada 2017, dan dipaksa masuk ke kamp-kamp kumuh di seberang perbatasan di Bangladesh. Simpatisan AS menyimpulkan bahwa kampanye militer telah dieksekusi dengan "niat membasmi".

Beberapa saat sebelum mahkamah di Den Haag mulai membaca putusannya, Financial Times menerbitkan sebuah artikel yang ditulis pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi di mana ia mengatakan kejahatan perang mungkin dilakukan terhadap Muslim Rohingya tetapi para pengungsi telah melebih-lebihkan pelanggaran terhadap mereka.

Selama sepekan persidangan bulan lalu, Suu Kyi, peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991, telah meminta para hakim untuk membatalkan kasus ini.

Putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tanpa banding, meskipun tidak memiliki cara nyata untuk menegakkannya.

"Mahkamah berpendapat bahwa Rohingya di Myanmar masih sangat rentan," kata Yusuf, hakim ketua.

MUI Minta OKI Seret Israel ke Mahkamah Internasional seperti Myanmar dalam Kasus Rohingya

"Selain itu, mahkamah berpendapat bahwa langkah-langkah yang diklaim telah diambil untuk memfasilitasi kembalinya pengungsi Rohingya dari Bangladesh, untuk mempromosikan rekonsiliasi etnis, perdamaian dan stabilitas di Negara Bagian Rakhine, dan membuat militernya bertanggung jawab atas pelanggaran internasional, hukum kemanusiaan, dan hak asasi manusia, tampaknya tidak cukup. "

Lebih dari 100 kelompok masyarakat sipil Myanmar menerbitkan pernyataan yang mengatakan mereka berharap upaya keadilan internasional akan menghasilkan kebenaran dan mengakhiri impunitas.

"Kebijakan politik dan militer selalu diberlakukan dengan kekerasan dan intimidasi terhadap rakyat Myanmar, secara sistematis dan institusional, berdasarkan kepercayaan politik dan agama dan identitas etnis mereka dan berlanjut sampai sekarang," kata pernyataan itu.

"Kami memahami dengan sangat jelas bahwa kasus ICJ terhadap Myanmar diarahkan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk menggunakan kekuatan politik dan kekuatan militer, dan bukan kepada rakyat Myanmar," demikian putusan Makamah.