Mas Nadiem Diminta Jangan Salahkan Pemda dan Kepsek Atas Kekurangan Guru
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim meminta Mendikbud Nadiem Anwar Makarim serta jajarannya untuk berhenti menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan kepala sekolah dalam hal kekurangan guru di seluruh Indonesia.

"Sebaiknya Kemdikbud lebih fokus mendesak Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan serta kementerian terkait lainnya untuk sesegera mungkin melakukan rekrutmen guru baik dengan pola rekrutmen CPNS maupun dengan pola rekrutmen PPPK," kata Ramli dalam keterangannya, Selasa (17/12/2019).

Menurut dia, kekurangan guru saat ini terjadi di seluruh Tanah Air Indonesia. Ia memastikan, tidak ada satupun kabupaten/kota di Indonesia saat ini yang jumlah gurunya tercukupi.

Sehingga, tegas dia, sangat tidak logis jika pemerintah terutama Kemendikbud menyalahkan Pemda terkait dengan rekrutmen tenaga honorer.

Ramli menjelaskan, honorer itu tak perlu ada jika pemerintah pusat mencukupkan guru PNS atau PPPK. "Justru, daerah menyelematkan pendidikan kita dengan 'terpaksa' menggunakan tenaga honorer guru. Jadi, selama ini Kemendikbud menjadi penikmat upah murah," tuduhnya.

Dikatakan Ramli, semestinya Mendikbud Nadiem harus ngotot dengan kebutuhan guru, bukan malah menyalahkan Pemda. Karena, menyalahkan Pemda adalah bentuk lepas tangannya Kemendikbud terhadap kebutuhan guru.

"Jadi ini jelas 'sesat berpikir' yang mesti diluruskan dan sudah puluhan tahun sesat pikir ini dilestarikan. Karena itu Nadiem Makarim sebaik tidak ikut-ikutan dalam kesesatan ini," pintanya.

Ramli membayangkan, bagaimana jadinya dunia pendidikan jika Pemda, terutama kepala sekolah tidak menyelamatkan pendidikan dengan merekrut tenaga honorer untuk mengisi ruang-ruang kelas kosong yang ditinggalkan oleh guru-guru yang pensiun, serta guru-guru yang diangkat menjadi kepala sekolah dan tidak diberi kewajiban mengajar?

Ia menganggap, pemerintah pusat tidak layak menyalahkan Pemda. Justru seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang sukses mengajak guru-guru yang mau secara ikhlas mengajar di sekolah-sekolah meskipun hanya diberikan Honor Rp100.000 per bulan.

"Inilah mengapa Ikatan Guru Indonesia senantiasa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghapuskan sistem guru honorer ini karena tidak layak kita menggantungkan harapan masa depan bangsa pada mereka yang hanya dibayar Rp100.000 per bulan dengan status yang tidak jelas," paparnya.

"Sebagai menteri baru sebaiknya Nadiem Makarim tidak terpengaruh dengan sesat pikir para pejabat-pejabat yang ada dibawahnya, Nadiem harusnya berpikir lebih jernih tentang guru-guru honorer ini, mengapa mereka ada dan bagaimana peran mereka dalam menyelamatkan pendidikan kita yang hampir saja lumpuh jika mereka tak ingin terlibat," tandasnya.