MUI Minta Mental Umat Islam Berubah bila Ingin Maju
Sekjen MUI, Buya Anwar Abbas. (FOTO: Kompas.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut, hubungan umat Islam dengan negara selama ini kerap bermasalah. Menurut Sekjen MUI, Buya Anwar Abbas, penyebabnya adalah karena masih adanya ketidakadilan. 

Anwar menyampaikan hal itu dalam pembukaan seminar ekonomi Pra Kongres umat Islam Indonesia VII yang mengusung tema Arus Baru Ekonomi Indonesia: Problematika, Cita-Cita, dan Strategi Ekonomi Dalam Penguatan Arus Baru Ekonomi Era Revolusi Industri 4.0.

Anwar menilai, mental umat Islam harus berubah dengan tidak lagi bermental karyawan. Seharusnya, umat Islam memiliki mental untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

"Umat Islam harus maju, sejahtera, dan kaya. Persoalan hari ini adalah mental, mentalitas umat Islam harus berubah, umat Islam harus hijrah, jangan bermental karyawan, harus berpikir bagaimana mampu membuka lapangan pekerjaan dengan menjadi pengusaha," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2020).

Dia mengatakan, hijrah yang dilakukan umat Islam bukan sekadar dari Mekkah ke Madinah, melainkan secara mental.

"Mengapa umat Islam terbelakang? Karena umat Islam meninggalkan agamanya. Untuk menjadi negara yang maju dan beradab maka umat Islam harus kembali kepada Alquran dan As-Sunnah. Tidak boleh meninggalkan agama dalam setiap aktivitasnya," ujar dia.

Cerita Jokowi Nikmati Senja di Labuan Bajo

Sementara, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, Azrul Tanjung, mengatakan, kesenjangan antarkelompok masyarakat harus diperkecil terutama dalam kepemikian aset.

Saat ini, menurut dia, 10 persen kelompok masyarakat menguasai 70 persen kekayaan Indonesia, sementara 90 persen lainnya hanya memperebutkan 30 persen lainnya. Oleh karena itu, Azrul menyarankan agar kesenjangan tersebut diperkecil.

Dia pun berharap, Seminar Ekonomi Pra Kongres Umat Islam Indonesia ke-VII tahun 2020 dapat menghasilkan sebuah ide gagasan yang bisa dibawa dalam kongres.

"Sehingga Kongres Umat Islam Indonesia dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya kepada Presiden. Termasuk mengusung sebuah konsep perekonomian nasional, supaya ekonomi Indonesia tidak lari dari cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33," kata Azrul.