Nadiem Hapus UN, KPAI: Akhirnya Pendidikan Kita Menghargai Nalar

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. (Foto: Merahputih)

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN). Karena, penghapusan UN sejalan dengan program pemerintah yang telah memberlakukan sistem zonasi.

“KPAI mengapresiasi bahwa pendidikan kita akhirnya menghargai nalar dan mempertahankan sistem zonasi PPDB pada 2020,” kata Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Retno menjelaskan, berdasarkan data Kemdikbud selama lima tahun terakhir, menunjukkan anak-anak dari keluarga miskin justru mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar ketimbang dari keluarga berada. Hal itu terjadi karena seleksi PPDB menggunakan hasil UN.

Selain itu, anak-anak dari keluarga mampu, dapat membayar bimbel, sehingga nilai ujiannya bisa tinggi jadi bisa memilih sekolah negeri. Sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan karena ditempatkan di sekolah swasta.

Hal ini, kata dia, disebabkan karena minimnya sekolah negeri dan yang ada telah didominasi oleh anak-anak dari keluarga mampu. “Pemerintah wajib menambah jumlah sekolah negari bukan menurunkan presentasi zonasi murni,” tegas Retno.

Dijelaskan Retno, dari data yang dimiliki KPAI, jumlah sekolah negeri jenjang SD mencapai 148.000, namun jenjang SMP hanya 39.000, jenjang SMA sekitar 13.000. Minimnya sekolah negeri jenjang SMP dan SMA ini hendaknya di atasi segera dengan membangun sekolah dan infrastruktur pendidikan yang mendukung kualitas pendidikan, bukan menurunkan persentase zonasinya.

Menurut Retno, ketimpangan kualitas pendidikan saat ini disertai ketimpangan jumlah sekolah di Indonesia. "Kalau tidak segera ditambah, maka setiap tahun kita akan menghadapi keluhan masyarakat dan masalah PPDB di setiap daerah,” paparnya.

Karena itu, KPAI mendorong pemerintah pusat tidak hanya melakukan zonasi siswa, tetapi juga zonasi guru dan zonasi pendidikan yang melibatkan setidaknya tujuh Kementerian dan Lembaga. Di antaranya, Kemendagri, Kemdikbud, Kemenag, Kemenenterian Keuangan, Bapenas, Kementerian PUPR, dan Kemenpan RB.

KPAI mengusulkan kepada Mendikbud Nadiem Makarim agar pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, sampai kualitas sarana prasarana, akan ditangani berbasis zonasi.

Retno melanjutkan, penerapan sistem zonasi dilakukan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sehingga, diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat.

“Untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, Kemendikbud memetakan penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, sharing resource, dan integrasi pendidikan formal dan nonformal,” kata dia.

Karenanya, tambah Retno, untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas kuncinya bukan hanya pada zonasi siswa, tetapi juga harus menzonasi guru. “Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, sistem zonasi ini juga dapat digunakan untuk menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan,”jelasnya.

Untuk keberhasilan sistem zonasi pendidikan, menurut Retno, diperlukan sinergi kebijakan antarkementerian untuk upaya melayani dan memenuhi hak atas pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Setidaknya, ada delapan kementerian dan lembaga akan terlibat dalam sistem zonasi pendidikan ini untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Yakni, Kemenpan RB, Kementerian PUPR, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemendagri serta Bappenas.

“Kemendagri diharapkan akan mengordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan, Kementerian Agama akan memastikan satuan pendidikan formal dan nonformal yang berada di bawah kewenangannya diikutkan dalam zonasi pendidikan, Kemenristekdikti akan menyelaraskan lembaga pendidikan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional,” tukasnya.


0 Komentar