Napi Dibebasin Cegah COVID-19, Pelanggar PSBB Kok Mau Dibui?

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Petugas kepolisian menghentikan ojek daring yang tidak mengikuti aturan PSBB di DKI Jakarta. (Foto: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, sanksi kepada pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, berupa kurungan, sangat tidak tepat. 

Mengapa ini penting: Ada ada anomali ketika para narapidana dibebaskan dengan alasan untuk menekan penyebaran COVID-19, tetapi di sisi lain para pelanggar PSBB malah diancam dipidana.

"Kok (Pelanggar PSBB) pakai hukum penjara ya? Wong napi-napi dan tahanan saja pada dibebasin," kata Arief Poyuono kepada wartawan, Sabtu (11/4/2020).

Konteks:

  • Mengacu Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 memang tidak diatur secara jelas soal sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB.
  • Pasal 18 Permenkes 9/2020 hanya mengatakan, "Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".
  • Pasal 93 UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan disebutkan, para pelanggar kekarantinaan kesehatan "dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta."
  • Pasal 27 Pergub DKI Jakarta Nomor 33/2020, pelanggar PSBB dikenakan sanksi, mulai dari ringan, sampai berat jika berulang.

Masukan:

  • Sanksi bagi pelanggar PSBB di DKI Jakarta cukup dikarantina selama 30 hari, tak perlu dibui.
  • Pemerintah jangan lagi berupaya menambah orang untuk masuk penjara. Karena, dari dalam penjara saja dibebaskan agar tak tertular COVID-19.

Padangan lain:

  • Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menekankan PSBB tak mengenal hukuman pidana jika mengacu pada aturan yang mendasarinya.
  • Aturan PSBB maksimal hanya bisa membatasi pergerakan orang dan barang.
  • Mengacu Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, sanksi pidana baru bisa diterapkan jika pemerintah memberlakukan karantina wilayah, bukan PSBB.
  • Polisi baru bisa bertindak jika sudah diterapkan karantina.

"Penjatuhan sanksi (pidana) hanya boleh berdasarkan UU. Peraturan pemerintah maupun peraturan menteri tidak bisa. Paling hanya bisa mengatur denda," kata Yusril dalam program Crosscheck bertajuk "PSBB, Jurus Tanggung Istana Hadapi Corona?" yang ditayangkan di kanal Medcom.id pada pukul 10.00 WIB, Minggu (12/4/2020).

Hari Kedua PSBB, Masyarakat Mulai Sadar dengan Aturan

Saran Yusril:

  • Jika PSBB ternyata tak efektif menekan penyebaran COVID-19, pemerintah segera menerapkan karantina wilayah.
  • Dengan Karantina wilayah, pemerintah bisa leluasa menerapkan hukuman pidana selama merebaknya COVID-19.
  • Pemerintah harus menanggung biaya hidup warga negara, jika karantina wilayah diterapkan.

0 Komentar