Pakaian dan Atribut Dokter Era Kolonial: Suatu Diskriminasi Terselubung

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Atribut Dokter Era Kolonial (Ilustrasi: Total Politik)

-

AA

+

Pakaian dan Atribut Dokter Era Kolonial: Suatu Diskriminasi Terselubung

Sejarah | Jakarta

Selasa, 14 April 2020 18:36 WIB


Pada era kolonial, para dokter Jawa mendapat diskriminasi terselubung dari segi pakaian dan atributnya.

MENJADI dokter tak melulu dianggap prestis orang kebanyakan. Profesi dokter pun sama dengan profesi biasa lainnya, terkadang juga mengalami diskriminasi. Itu terjadi pada masa pemerintah kolonial Belanda, terutama pada kaum dokter pribumi.

Kejadian itu tepatnya terjadi ketika wabah cacar melanda seantero negeri pada awal Abad 20. Kala itu, para dokter pribumi diciptakan pemerintah kolonial guna mengobati penyakit cacar yang mengidap masyarakat kebanyakan.

Pemerintah kolonial membangun sebuah institusi pendidikan kedokteran guna membantu dokter-dokter Eropa untuk menanggulangi wabah tersebut. Sekolah Dokter Jawa dibuka pada 1851; kemudian bermetamorfosa menjadi School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA).

Sekilas, pekerjaan ini tampak prestis dalam kalangan pribumi. Tapi, terdapat status sosial yang mensubordinatkan para dokter Jawa; pertanda itu terlihat dari dilarangnya para dokter jawa menggunakan payung. Laporan “Dokter Jawa dan Mantri Kesehatan dalam Sejarah Kesehatan Indonesia pada Masa Kolonial” karya Baha’ Uddin menunjukkan demikian.

Dalam laporan tersebut, tertulis pada Abad ke-19, payung digunakan sebagai acara upacara resmi tradisional yang diselenggarakan aristokrat Jawa, selain kotak sirih, tombak, dan beberapa ornament lainnya yang menempel di baju kebesaran. Sementara, untuk mengetahui tingkatan jabatan tradisional aristokrat Jawa dalam upacara resmi, hal tersebut bisa dilihat dari warna payung yang digunakan serta jumlah garis dan lingkarannya. Payung, dalam konteks ini, merupakan simbol sosial.

Ada tiga golongan dalam masyarakat kolonial yang menggunakan payung. Pertama, para kepala pemerintahan pribumi; kedua, pimpinan wilayah pribumi seperti bupati, asisten bupati, dan wedana; dan ketiga, para pegawai etnis Tionghoa seperti letnan dan kapiten. Beberapa residen dan asisten residen juga menggunakan payung.

Kebanyakan dari dokter Jawa adalah para anak yang bergolongan priyayi. Kata Rosihan Anwar, dalam Sejarah Kecil “Petite Histoire,” mereka berbusana tradisional Jawa dengan baju, kain, blangkon, dan kaki telanjang—serta tanpa payung. Menurut sejarawan Rushdy Husein, Belanda membuat aturan tadi dengan tujuan agar “calon dokter Djawa selalu merasa dekat dengan rakyat.”

Lebih lanjut, atribut yang benar-benar wajib digunakan di sekolah adalah blangkon bernomer dengan lambang ilmu kedokteran dan sebuah sabuk—atribut yang mirip dengan siswa dari Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA).

Kedua atribut itu wajib digunakan seluruh siswa pada tiga tahun akademik terakhir. Jika tidak digunakan, pihak sekolah akan menghukumnya.

Nah, sebagai keturunan aristokrat dari jawa, dokter Jawa seharusnya mempunyai hak untuk menggunakan payung sebagai simbol status sosialnya. Namun, pemerintah Belanda melarang penggunaan payung tersebut.

Menurut Baha’, ada dua alasannya. Pertama, karena dokter Eropa dalam tugasnya tidak menggunakan payung, demikian pula dokter pribumi. Kedua, dokter Jawa adalah profesi baru dalam masyarakat kolonial, dan karenanya harus melepaskan simbol-simbol lama, termasuk payung.

“Alasan di atas merupakan baru sebatas dugaan karena, baik gubernur jenderal maupun kepala dinas kesehatan Belanda, tidak pernah menjelaskan alasan resmi pelarangan penggunaan payung kepada Dokter Jawa, terutama pada saat menghadiri upacara-upacara resmi,” tulis Baha’.

Tahun 1882, barulah ada tuntutan terhadap pakaian tersebut. Mas Prawiro Atmodjo, seorang dokter Jawa yang bekerja di wilayah Priangan, mengajukan permintaan resmi kepada Residen Priangan agar bisa menggunakan payung.

Asal Mula Vaksinasi dan Perkembangannya

Permintaan tersebut diteruskan residen Priangan kepada Direktur DOEN, W. Stortenbeker Jr. Stortenbeker kemudian melanjutkan terusan itu kepada Gubernur Jenderal F. ‘s Jacob.

Diterangkan Stortenbeker, bahwa posisi, kemampuan, dan peran dokter Jawa telah meningkat pesat sejak 1875. Keputusan pun berbuah manis. Izin penggunaan payung bagi dokter Jawa pun diberlakukan pada November 1882.

Isi keputusannya: payung hanya diizinkan digunakan dokter Jawa yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda, dan hanya berada di Jawa dan Madura saja. Berarti, dokter Jawa yang membuka praktik swasta tak diizinkan menggunakan payung. Atas keputusan tersebut, pemerintah kolonial meyakini penggunaan payung bisa menambah rasa percaya diri dan meningkatkan rasa hormat mereka akan kemampuannya.

Namun, tak hanya payung, tuntutan akan reformasi pakaian juga muncul. Raden Moekadi meminta izin kepada pemerintah untuk kepada pemerintah untuk memakai pakaian barat.

Alasan dokter Jawa itu sederhana, pakaian barat lebih praktis dibandingkan dengan pakaian tradisional. Selain itu, mereka juga diperlakukan kasar oleh petugas kereta api dan kapal laut ketika berpakaian tradisional. Permohonannya pun terkabul.

Tetapi, meskipun profesi ini awalnya diremehkan pemerintah kolonial, ternyata profesi dokter mulai diakui. Hal ini dikarenakan kinerja dokter pribumi yang selalu meningkat.

Dalam beberapa kasus, menurut Kepala BGD, A.G.Vorderman, kemampuan dokter Jawa lebih baik dibandingkan dengan dokter Eropa dalam menangani penyakit untuk kalangan masyarakat pribumi karena Dokter Jawa menguasai Bahasa dan budaya lokal. Dalam konteksi ini, posisi dan peran penting dokter Jawa tidak bisa digantikan dokter Eropa. (AK)


0 Komentar