PBNU Sebut Kredit Mikro Kemenkeu Rp1,5 Triliun Tak Layak untuk Masyarakat Kecil
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini. (Foto: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, kerjasama kredit murah Ultra Mikro atau UMi sebesar Rp1,5 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tidak sesuai dengan nota kesepemahaman (Mou) awal.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, pelaksanaan MoU terkait UMi tidak dapat dilaksanakan oleh Lembaga Perekonomian NU (LPNU) maupun PBNU. Karena, PBNU tidak melihat adanya model pembiayaan sebagaimana yang diharapkan pada kesepakatan awal.

"Salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2 persen sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yang terlalu tinggi sebesar 8 persen, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar 6 persen," kata Helmy dalam keterangannya, Kamis (26/12/2019).

Helmy menyampaikan, dengan pricing pembiayaan yang tinggi itu, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 persen di tingkat end user. Sehingga, akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi.

Terkait surat rekomendasi PBNU tertanggal 22 Mei 2017, tutur Helmy, adalah sebagai tindak lanjut MoU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program.

Namun, mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian.

"Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh," paparnya.

Adapun kerja sama Kemenkeu dengan beberapa pesantren yang PBNU dengar sebagai pilot project, menurut Helmy, bukan bagian yang diharapkan. Dimana, LPNU yang ditunjuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif.

Dengan demikian, tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev (monitoring & evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro.

"Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal & memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi," tandasnya.