Pemerintah Sudah Perlihatkan Contoh Buruk Sikapi Pemulangan WNI Eks ISIS
Direktur Imparsial Al Araf. (Foto: Haluan)

JAKARTA, HALUAN.CO - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menganggap, statement yang dilontarkan pemerintah mempertontonkan sikap keraguan dalam menyikapi wacana pemulangan WNI mantan kombatan ISIS dari timur tengah. Karena, pernyataan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu, secara pribadi menolak pemulangan mereka, di sisi lain menyatakan bahwa isu itu akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas).

"Ada ambiguitas dalam menyikapi persoalan ini. Karena belum ada kajian yang matang terhadap persoalan ini, opsi-opsinya pun menjadi beragam dan menjadi perdebatan publik," kata Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Selain Presiden, Al Araf juga menyoroti pernyataan beberapa menteri yang mengatakan setuju mereka dipulangkan, namun disusul dengan pernyataan menteri lainnya yang menolak.

Sikap seperti ini, lanjut Al Araf, juga diikuti oleh kepala daerah. "Ada menteri yang bilang boleh dipulangkan, ada yang bilang tidak. Ada gubernur yang bilang boleh, ada yang tidak. Lalu ada sikap Presiden seperti itu lalu kemudian ada sikap pemerintah belum mengambil keputusan," paparnya.

Bagi Al Araf, ambiguitas pemerintah ini merupakan sikap buruk dalam kebijakan formulasi, khususnya menangani kasus tersebut.

Jokowi Ogah Pulangkan WNI Eks Kombatan ISIS

Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu melakukan kajian mendalam hingga mendapatkan solusi sebelum melempar isu ke publik.

"Sebaiknya pemerintah mengkaji secara lebih dalam dan membuat formulasi kebijakan solusinya terlebih dahulu untuk menangani persoalan ini," tukasnya.