Pendapatan Negara Lagi 'Sekarat', THR dan Gaji 13 PNS Terancam Tak Cair
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah sedang mempertimbangkan kembali pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Alasannya, pendapatan negara mengalami tekanan sebagai dampak dari virus corona (Covid-19).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan, sepanjang 2020, penerimaan negara akan turun 10 persen dan belanja pemerintah terus meningkat seiring dengan kenaikan kebutuhan, terutama di sektor kesehatan maupun jaminan sosial.

Menurut dia, saat ini Kemenkeu bersama Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan pos-pos belanja yang bisa diminimalkan, seperti THR dan gaji ke-13.

"Kami bersama Presiden minta buat kajian pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi, mengingat beban negara meningkat," kata Sri Mulyani rapat kerja dengan Komisi XI DPR melalui teleconference , Senin (6/4/2020).

Mantan Direktur Pekasana Bank Dunia itu menuturkan, pemerintah sekarang ini memfokuskan belanja negara pada tiga aspek. Yaitu sektor kesehatan, social safety nett, termasuk membantu dunia usaha.

Kemudian, salah satu sumber pendanaan didapatkan melalui penghematan belanja negara. Ia menjelaskan, penghematan belanja negara sampai awal April setidaknya sudah menghasilkan Rp 190 triliun.

Lalu, sebanyak Rp 95,7 triliun di antaranya merupakan penghematan belanja dari Kementerian/ Lembaga, sedangkan sisanya berasal dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ada juga relaokasi cadangan Rp 54,6 triliun.

Secara total, pemerintah sudah menganggarkan sekitar Rp 436,1 triliun pada tiga stimulus fiskal untuk penanganan corona dan pencegahan krisis ekonomi.

Stimulus pertama, pemerintah menganggarkan Rp 8,5 triliun, dan terus bertambah menjadi Rp 22,5 triliun dan Rp 405,1 triliun pada stimulus kedua dan ketiga.

Jika dihitung dari stimulus satu, dua dan tiga, kata Sri Mulyani, total dukungan sudah mencapai 2,5 persen dari Growth Domestic Product (GDP).

Menurut dia, negara lain juga melakukan langkah yang sama. Sebagai contoh, Jerman yang memberikan stimulus 2,7 persen dari PDB, termasuk melalui jaminan pinjaman perusahaan. Sedangkan Malaysia, memberikan dukungan 10 persen dari PDB, terutama dukungan dunia usaha terdampak yang mencapai 100 miliar ringgit atau sekitar Rp 378 triliun.

Skenario Terburuk, Rupiah Terperosok Rp 20.000 per Dollar AS, Pertumbuhan Ekonomi Minus 0,4 persen

Bagi Sri Mulyani, langkah-langkah ini menggambarkan, semua negara melakukan kebijakan extraordinary menghadapi kondisi yang juga extraordinary sekarang ini.

Mulai dari memberikan insentif pajak, penambahan belanja bidang kesehatan, bantuan sosial, hingga membantu menyokong dunia usaha.

"Termasuk juga menjaga sistem keuangan agar tidak mengalami potensi krisis," tukasnya.


0 Komentar