PKS Ingatkan Pemberlakukan Darurat Sipil Berpotensi Jadi 'Teror' Demokrasi

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. (Foto: Istimewa)

-

AA

+

PKS Ingatkan Pemberlakukan Darurat Sipil Berpotensi Jadi 'Teror' Demokrasi

Nasional | Jakarta

Selasa, 31 Maret 2020 13:34 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, opsi darurat sipil bukanlah sebuah solusi untuk mengatasi pencegahan penuaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. 

Menurut HNW, opsi itu justru berpotensi akan "mengkerangkeng" kehidupan berdemokrasi di tengah masyarakat.

"Darurat Sipil yang belum tentu bisa atasi Covid-19, tapi malah bisa jadi 'teror' terhadap kehidupan demokrasi," ujar HNW di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan, alternatif terakhir yang harusnya ditempuh pemerintah ialah menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan ini, salah satu kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga.

"Alternatif terakhirnya adalah pemerintah lebih fokus dan lebih serius laksanakan undang-undang yang ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan," saran HNW.

KSPI Tolak Opsi Darurat Sipil untuk Cegah Corona

Senada dengan itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai, rencana darurat sipil kurang tepat diambil sebagai opsi. Karena, sekarang ini negara tidak mengalami kerusuhan seperti konflik Ambon.

"Terakhir itu pada saat kerusakan Ambon kebijakan darurat sipil diterapkan. Kalau sekarang wabah penyakit corona lebih baik karantina atau lockdown," ucap dia.

Bagi dia, pemerintah mesti memperketat social distance, karena banyak masyarakat belum melakukan hal tersebut. "Selain itu juga kesiapan medis perlu ditingkatkan, sehingga penanggulangan corona segera berakhir," tukasnya.


0 Komentar