PPP Dorong Bank Pemerintah Segera Realisasikan Penundaan Pembayaran Kredit
Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi meminta pemerintah mendorong Bank BUMN untuk memberikan relaksasi kepada para nasabah yang tidak membayar kredit selama pandemi virus corona (Covid-19) berlangsung. Karena, kondisi keuangan para nasabah sekarang ini dalam situasi krisis.

"Dengan perekonomian saat ini masyarakat kesulitan membayar cicilan motor, kredit bulanan rumah sederhana, kredit UMKM dan lainnya. Pemasukan mereka jauh menurun dalam dua bulan terakhir, sementara beban cicilan dan biaya hidup masih tetap," kata Awiek, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Awiek menjelaskan, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan cicilan kredit selama 6 bulan. Namun masyarakat masih belum bisa menikmatinya.

"Masyarakat masih belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan keringanan tersebut. Apakah setelah pidato presiden terkait stimulus disampaikan, masyarakat terdampak corona secara otomatis sudah tidak perlu membayar kredit selama enam bulan," tuturnya.

Oleh sebab itu, Ia meminta sektor perbankan, khususnya Bank BUMN menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal menunda pembayaran kredit bagi debitur yang mengalami dampak akibat corona.

Karena, selama ini masyarakat masih belum bisa menikmati kebijakan yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.

Menurut dia, bank-bank pemerintah harus bisa menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan presiden di tengah-tengah masyarakat. Jika harus ada syarat yang perlu dipenuhi debitur, mereka harus melakukan sosialisasi dengan baik dan mempermudah prosesnya.

Ia memastikan, DPR akan mensupport setiap kebijakan pemerintah yang dinilai bisa membantu masyarakat di tengah kondisi sulit seperti saat ini.

Sandi Uno Lelang Koleksi Kesayangan untuk Pedagang Kecil Terdampak Corona

"Salah satunya dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19," tukasnya.


0 Komentar