Pulangkan WNI Eks ISIS, Keselamatan 250 Rakyat Indonesia Dipertanyakan
Ilustrasi anggota ISIS. (Foto: AFP)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pengamat politik Arbi Sanit menilai, wacana memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS dari Timur Tengah, sangat berbahaya. 

Menurut Arbi, jika mereka pulang ke Indonesia, berpotensi akan menjadi 'bom waktu' yang mengancam keamanan negara dan 250 juta rakyat Indonesia.

"Berbahaya bagi negara. Ini soal risikonya, karena mereka itu adalah biang kekacauan. Sudah terbukti kan mereka di sana sudah ikut suatu gerakan yang tidak normal yang mengacau kehidupan orang," kata Arbi kepada wartawan, Sabtu (8/2/2020).

Arbi menjelaskan, jika alasan kemanusiaan menjadi dasar pemerintah memulangkan mereka, bagaimana dengan kemanusiaan, keamanan dan keselamatan 250 juta rakyat Indonesia.

Karena, menurut Arbi, keamanan 250 juta yang terancam dengan kehadiran mereka yang sudah terpapar radikalisme.

"Saya kira ini bukan semata-mata soal kemanusiaan, tapi soal keamanan manusia, soal keamanan negara, soal keamanan masyarakat. Disini ada 250 juta manusia terancam oleh mereka kalau mereka pulang. Jadi tidak bisa melihatnya kemanusiaan individu atau kelompok, tapi keseluruhan suatu negara. Melihatnya harus begitu supaya adil, supaya fair," tukasnya.

Jokowi Ogah Pulangkan WNI Eks Kombatan ISIS

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memulangkan 600 WNI eks ISIS di Timur Tengah.

"Badan Penanggulangan Terorisme dalam waktu dekat akan memulangkan 600 orang yang sekarang tersesat di ISIS di Timur Tengah," kata Fachrul dalam sambutannya di acara deklarasi Organisasi Masyarakat Pejuang Bravo Lima di Taman Impian Jaya Ancol pada Sabtu (1/2/2020).

Fachrul mengatakan, 600 WNI itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan. "Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia," ucap dia.

Menag mengklaim, pemerintah tetap menerima mereka kembali karena itu sudah merupakan kewajiban bersama untuk mengawasi dan membina ratusan WNI eks kombatan ISIS itu.

"Itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik," jelas Fachrul.

Setelah pernyataannya itu mendapat sorotan, Fachrul melalui keterangan resminya seperti dilihat di Kemenag.go.id, Senin (3/2/2020), menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan WNI eks ISIS.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," papar Fachrul.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS masih dalam proses pembahasan dan akan diputuskan setelah digelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri guna memperhitungkan plus minusnya jika mereka dipulangkan.

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

"Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitungannya," ujarnya.

Meski bakal diputuskan lewat ratas, namun Jokowi mengaku tidak setuju jika eks kombatan ISIS itu dipulangkan. "Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak, tapi masih dirataskan," kata Jokowi.