"The Platform" dan Corona

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Film THE Platform yang sedang tayang di Netflix mendapat banyak pujian dari kritikus.

-

AA

+

"The Platform" dan Corona

Overview | Jakarta

Senin, 06 April 2020 09:04 WIB


The Platform menjadi relevan karena rasa takut akan terbatasnya sumberdaya.

"THE Platform", film yang sedang tayang di Netflix dan mendapat banyak pujian dari kritikus, menggambarkan realitas masyarakat saat krisis terjadi. Film ini dimulai dari plot sederhana. Jika berbagai kelompok masyarakat dikumpulkan dalam sebuah menara dan diberikan jatah makan yang sama, apakah mereka mau berbagi, jika makanan itu diturunkan dari kelas tertinggi sampai yang paling bawah.

Tentu dalam dunia yang sempurna orang hanya akan mengkonsumsi yang mereka butuh, selebihnya akan dibagikan bagi yang butuh. Solidaritas sosial lahir dari kepedulian bersama. Tradisi berbagi di nusantara punya akar yang kuat di berbagai komunitas. Mulai dari tradisi berbagi makanan di masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar atau Bedol lumbung padi di Dusun Banjarsari Jombang. Masyarakat petani di daerah itu membuat sistem pertanian kolektif yang menjamin hasil produksi pangan bisa memenuhi kebutuhan unit keluarga terkecil. Mereka menyimpan padi di lumbung dan membagikan gabah saat masa paceklik terjadi.

Masyarakat petani di pelosok nusantara mengadopsi sistem lumbung untuk mempersiapkan yang terburuk dan saat bencana terjadi. Masyarakat ini percaya tidak ada hirarki dan pembagian kelas saat bencana, di sini lumbung jadi penyelamat, setiap orang mendapat bagian dan makan yang cukup. Semua orang makan dengan jumlah yang sama dan terbuka. Sementara masyarakat yang membagi dirinya dengan strata kelas memperlakukan orang-orang di bawah mereka sebagai pijakan, sekadar batu loncatan untuk keselamatan diri sendiri.

"The Platform" berusaha menggambarkan realitas pahit bagaimana sebagian masyarakat modern memandang sesamanya. Saling memangsa, tak punya empati, dan baku injak satu sama lain. Orang-orang yang dikurung di menara dalam film "The Platform" mesti menunggu belas kasih dari orang yang tinggal di lantai atas agar bisa makan. Ia merupakan gambaran bengis bagaimana masyarakat kapitalis bekerja. Selama punya kapital, mereka akan mengkonsumsi sebanyak-banyaknya, bahkan di luar kebutuhan tanpa peduli orang lain.

"The Platform" mengingatkan saya pada satu periode ekonomi Orde Baru bekerja. Konsep serupa pernah disampaikan Reagan dan diadopsi oleh ekonom Orba dalam teori trickle down effect. Di mana kegiatan subsidi, pemotongan pajak, kepada industri raksasa diharapkan dapat meluapkan keuntungannya ke kelompok ekonomi yang lebih kecil. Gampangnya memotong pajak orang kaya, supaya kelebihan pajak tadi bisa langsung didistribusikan kepada orang miskin melalui stimulus gaji besar dari para pegawainya.

Sayangnya alih alih menjadi seperti tumpukan gelas anggur yang diisi sampai tumpah dan memenuhi gelas di bawahnya, pengusaha kaya tadi memiliki gelas berukuran jeriken yang menyerap keuntungan pajak tanpa meneteskan apapun bagi orang-orang di bawahnya, dalam hal ini kelas pekerja.

"The Platform" menggambarkan itu, sumber daya makanan yang semestinya cukup dibagi rata dan menjamin setiap orang yang ada bisa makan, ternyata dikonsumsi secara berlebih oleh orang-orang di kelompok paling atas. Akibatnya orang yang tinggal di bawah akan mengkonsumsi berlebih karena takut kelaparan.







View this post on Instagram

Mempertanyakan pemeriksaan Covid-19 yang dilakukan di rumah pengusaha Jerry Hermawan Lo. Pemeriksaan yang langsung mendatangkan mobil pemeriksaan ke rumah pengusaha itu memperlihatkan ketimpangan kelas di Indonesia. saat ini. . Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, menilai praktik tersebut diskriminatif dan tak adil bagi masyarakat Indonesia. Karena sejauh ini kelompok paling rentan dan paling beresiko seperti tenaga kesehatan yang ada di garis depan, kelompok buruh yang masih bekerja di pabrik, dan para pekerja yang masih bekerja di jalan belum menjadi prioritas. . Menurut anda, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan prioritas pemeriksaan COVID-19? . . Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitikcom | @teknologi_id | @row.id | @neuronchannel | @hipotesamedia . . . #haluan #haluandotco #haluanmediagroup #prioritas #rebahan #corona #covid19 #dirumahaja #haluanupdatecorona #janganpanikhadapicorona #bersatucekalcorona #indonesiabisa #indonesiakuat

A post shared by Haluan Media (@haluandotco) on

Saat pandemi seperti sekarang, gambaran kelas atas yang menikmati perlindungan dan privilege jelas punya kondisi yang berbeda dengan masyarakat di jalan. Mereka bisa mengakses layanan kesehatan terbaik, menimbun makanan saat isolasi, tetap mendapatkan penghasilan meski bekerja di rumah. Ketimpangan ini menggambarkan bagaimana perlakukan kita terhadap kelompok masyarakat bawah bias kelas. Menganggap semua orang bisa bekerja di rumah, memiliki stok makanan, dan akses kesehatan yang setara jelas naif.Bekerja di antara kerumunan, minim perlindungan tubuh, dan tak ada jaminan kesehatan saat masa pandemi nyaris sama dengan bunuh diri. Pemerintah sudah menawarkan kebijakan untuk memberikan jaminan sosial, tapi apakah itu cukup?

Pemerintah berkomitmen menaikkan nominal Program Keluarga Harapan sebesar 25 persen untuk 10 juta penerima mulai bulan April dan menambah jumlah kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan menaikkan nilai dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu selama 9 bulan.Implementasi program ini akan sangat signifikan jika praktiknya memang secara serius menyasar kelompok miskin yang membutuhkan bantuan segera. Mereka yang butuh logistik selama isolasi, layanan kesehatan jika tertular COVID-19, dan jaminan keuangan selama tidak bekerja.

Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 triliun yang dijanjikan pemerintah setidaknya memberikan rasa aman, bahwa pasokan makan selama isolasi diri akan terpenuhi, tapi sejauh mana pemerintah bisa meyakinkan publik bahwa mereka akan mendapatkan semua itu?Komitmen pemerintah sepertinya diuji oleh para aparaturnya. Berkali-kali kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 bertabrakan antara satu pihak dan lainnya. Komunikasi pemerintah pusat dengan DKI Jakarta yang saling menganulir menunjukkan bahwa tak ada satu suara soal penanganan pandemi ini.

Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil, malah sampai pada titik mencurigai bahwa angka penularan di masyarakat jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Indikasi ini bisa dilihat dari banyak hal misalnya meningkatnya kasus persebaran COVID-19 setelah banyak orang mudik ke kampung halaman, angka kematian di Jakarta yang meningkat, dan angka kasus positif yang terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah alat tes.

Selain buruknya komunikasi antarlembaga, aparatur pemerintah sepertinya juga tidak punya rasa solidaritas. Di Bali, berdalih menjadi garda depan mengatasi persebaran COVID-19. DPRD setempat malah menjadi pihak pertama yang melakukan rapid test. Mereka beralasan anggota DPRD akan melakukan pengawasan di lapangan, padahal tenaga medis seperti dokter, perawat, tim pengamatan PDP, hingga pekerja harian yang membantu di rumah sakit masih belum mendapatkan rapid test. Di sini perbedaan kelas antara penguasa dan kelas pekerja menjadi sangat terasa. Status atau posisi sosial menjadi lebih penting ketimbang fungsi dan peran kerja di masa pandemi.

Contoh lainnya adalah usaha membebaskan koruptor dari penjara atas nama kemanusiaan dan mencegah persebaran COVID-19. Menteru Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan membebaskan tahanan korupsi di atas usia 60 tahun. Padahal jika memang atas nama pencegahan persebaran COVID-19, Yasonna bisa memulai dari Rutan Bagansiapiapi, penjara terpadat se-Indonesia yang kelebihan kapasitas 800 persen. Dalam satu ruangan selebar 4,6 meter bisa diisi 50 orang.




Menunggu Koruptor Berucap: Terimakasih Corona!

Sementara di dalam kamar sel Lapas Sukamiskin, ditemukan sejumlah fasiltas mewah seperti pendingin ruangan (AC), televisi, rak buku, wastafel, lemari, kulkas, spring bed, kamar mandi dengan toilet duduk, dan alat pemanas air. Selain saung dan sel mewah, Lapas Sukamiskin diketahui juga pernah memiliki bilik asmara di dalamnya. Ruang berukuran 2x3 meter itu hanya dilengkapi tempat tidur untuk keperluan hubungan suami istri.

Secara populasi Yasonna jelas mengistimewakan koruptor, dari hampir 250 ribu narapidana di seluruh Indonesia, koruptor hanya berjumlah 4.500-an. Berarti, sekitar 1,8 persen dari total napi. Bandingkan dengan total 526 rutan dan lapas Indonesia memiliki kapasitas 123.000 orang, tapi diisi oleh lebih dari 231.000 orang. Sekali lagi, strata sosial, kelas sosial, dan jabatan menjadi prioritas pemerintah ini dalam penyelamatan dalam perang melawan COVID-19.




"The Platform" menjadi relevan dan penting untuk ditonton bukan hanya karena ia menghadirkan realitas brutal dari masyarakat kita, tapi juga bagaimana perlakuan orang-orang di atas terhadap kelompok di bawahnya.

Dalam satu adegan, satu orang yang dikurung dalam "The Platform" itu berusaha membebaskan diri. Dengan bermodal tali, ia memohon bantuan kepada orang di atasnya. Alih-alih ditolong, orang yang berada di bawah malah diberaki dan dihina. Ini adalah gambaran getir bagaimana sebagian masyarakat kita saat ada orang dari kelas bawah meminta bantuan. Alih-alih ditolong, mereka malah dihina, direndahkan, dan dijegal usahanya.

Penulis: Arman Dhani


0 Komentar