Trump Dimakzulkan DPR AS, Bagaimana di Senat?
Presiden AS Donald Trump. (Foto: New York Time)

AMERIKA, HALUAN.CO - Presiden Donald Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah Amerika Serikat (AS) yang dimakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Trump dituduh melakukan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik/pribadi, serta menghalang-halangi upaya Kongres mencari keadilan

Dalam pemungutan suara pada Rabu (18/12/2019) waktu setempat, yang digelar di DPR AS, di mana Demokrat mendominasi, menghasilkan suara mayoritas sepakat atas pemakzulan Trump.

Hasil tersebut kemudian akan dibawa untuk persidangan di Senat pada Januari tahun depan.

Kursi Senat yang didominasi dari Partai Republik, notabene partai pengusung Trump, akan menentukan nasib sang presiden, apakah akan menghukum atau melengserkannya.

Dikabarkan Reuters, tidak ada presiden dalam sejarah 243 tahun di AS Serikat yang dicopot dari jabatannya oleh pemakzulan.

Karena, untuk mencopot presiden, butuh suara mayoritas dua pertiga dalam 100 anggota Senat. Hal itu berarti, setidaknya 20 anggota Partai Republik harus bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara melawan Trump. Namun tidak ada yang mengindikasikan bahwa mereka akan melakukannya.

Mitch McConnell, Senat dari Partai Republik, memperkirakan tidak akan ada kesempatan bagi Republik untuk melengserkan Trump dalam persidangan Senat.

Pemakzulan sendiri merupakan "obat" yang dibuat oleh para pendiri AS, yang mewaspadai seorang raja di tanah Amerika setelah memisahkan diri dari Inggris dan Raja George III pada abad ke-18, untuk memungkinkan Kongres memindahkan seorang presiden yang telah melakukan kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan.

Dalam sejarah Negeri Paman Sam, hanya ada dua presiden yang telah dimakzulkan. Pada 1998, DPR pernah memakzulkan Presiden Bill Clinton atas tuduhan sumpah palsu dan menghalangi keadilan yang timbul dari hubungan seksualnya dengan seorang pekerja magang Gedung Putih. Namun kemudian Senat membebasakannya.

Pada tahun 1868, DPR juga pernah memakzulkan Presiden Andrew Johnson dan berfokus pada pemindahannya dari sekretaris perang, tetapi dia dibebaskan dengan satu suara di Senat.

Pada tahun 1974, Presiden Richard Nixon hampir menghadapi nasib serupa. Namun, Nixon mengundurkan diri setelah Komite Kehakiman DPR menyetujui pasal-pasal pemakzulan dalam skandal korupsi Watergate, tetapi sebelum Dewan penuh dapat melewatinya.