Aksi Gejayan Memanggil, Pelajar STM di Yogyakarta Ikut Turun ke Jalan
Pelajar SMA/STM ikut aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta. FOTO: Istimewa

JAKARTA, HALUAN.CO - Aksi demonstrasi #GejayanMemanggil2 digelar oleh mahasiswa di pertigaan Colombo, Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (30/9/2019) siang. Berbeda dengan sebelumnya, aksi kali ini diikuti oleh ratusan pelajar SMA dan STM yang ada di provinsi tersebut. 

Para pelajar yang masih mengenakan seragam celana seragam sekolah berwarna abu-abu itu menyampaikan tuntutan sambil membentangkan spanduk bertuliskan "STM/SMA Jogja Beraksi" dan yang lainnya.

Humas Aksi #GejayanMemanggil2, Nailendra, mengaku, pihaknya tidak pernah menyampaikan ajakan langsung kepada para pelajar SMA maupun STM tersebut.

Menurut dia, keberadaan para pelajar dalam aksi itu adalah atas dasar kesadaran mereka sendiri.

"Kami tidak secara langsung mengajak kawan-kawan pelajar tapi ini sebuah kesadaran bagi pelajar-pelajar sendiri yang menyatakan untuk turun aksi," kata Nailendra saat jumpa pers di sela aksi.

Dia menegaskan, aksi #GejayanMemanggil2 adalah murni mewakili suara mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksinya tidak ditunggangi kelompok kepentingan tertentu.

"Ada hoaks-hoaks yang beredar yang mengatakan bahwa gerakan kami ditunggangi oleh HTI, FPI dan partai oposisi," kata dia.

Berikut sembilan poin tuntutan dalam #GejayanMemanggil2:

1. Hentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

2. Tarik seluruh komponen militer, usut tuntas pelanggaran HAM.

3. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha serta korporasi pembakar hutan, cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bagi perusahaan besar perkebunan.

4. Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK.

5. Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

7. Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.

8. Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta RUU Minerba.

9. Tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat serta adili penjahat HAM.