Ada 34 Daerah Belum Sampaikan Data Anggaran Penanganan COVID-19

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Jokowi. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan wabah COVID-19.

Mengapa ini penting: Ini bukti bahwa ternyata masih ada pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran untuk menangani virus yang sudah menular di seluruh provinsi di Indonesia ini. Padahal, COVID-19 sudah mewabah tanggal 2 Maret 2020 lalu.

Konteks: Upaya pemerintah dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19.

Apa katanya: “Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai refocusing dan realokasi anggaran, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021, Selasa (14/4/2020).

Data lain yang disampaikan Presiden:

• Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.

• Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi sehubungan wabah COVID-19.

Tindaklanjutnya:

• Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menegur daerah-daerah yang belum menyiapkan anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut.

• Memerintahkan Mendagri dan Menteri Keuangan membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran COVID-19.

• Presiden menekankan sekali agar seluruh kementerian, seluruh lembaga, dan seluruh Pemerintah Daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya.

PSBB di Jakarta Dinilai Tak Efektif Menghentikan Penyebaran COVID-19

“Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” tegas Jokowi.


0 Komentar