Ada di Indonesia, KPK Akan Segera Tangkap Harun Masiku
Ketua KPK Firli Bahuri. (FOTO: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, meyakini, akan segera bisa menangkap tersangka kasus dugaan suap yang juga kader PDI Perjuangan, Harun Masiku usai diketahui berada di Indonesia.

Menurut Firli, semua tersangka korupsi tidak pernah bisa lolos dari jeratan KPK.

"Pengalaman saya tersangka tindak pidana korupsi tidak ada yang tidak tertangkap," kata Firli di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Untuk itu, kata Firli, pihaknya akan terus memburu Harun Masiku sampai bisa benar-benar tertangkap.

"Kita cari sampai tertangkap," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan bahwa Harun Masiku sudah dan masih berada di Indonesia.

Kepastian kader PDI Perjuangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu berada di Indonesia tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Arvin, saat konferensi pers, di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

"Bisa dipastikan setelah melakukan pendalaman kami menyatakan bahwa yang bersangkutan (Harun) telah masuk dan berada di Indonesia," kata Arvin.

Dia menjelaskan, Harun memang sempat melakukan penerbangan ke Singapura pada 6 Januari 2020. Saat itu, kata dia, Harun menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Namun, ungkap Arvin, Harun kemudian kembali lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Menggunakan maskapai yang sama-sama sudah tersebar di awal pemerintahan, yaitu menggunakan Batik Air dan tercatat pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.34 WIB sore," ungkap Arvin.

Ditjen Imigrasi: Bisa Dipastikan Harun Masiku Ada di Indonesia

Dia mengaku, ada keterlambatan informasi yang disampaikan oleh pihaknya kepada publik. Dirinya beralasan, hal itu karena delay sistem, pengecekan kevalidan data dan adanya informasi pengecualian atau tertutup untuk publik.

"Apakah proses maupun informasi merupakan suatu yang dikecualikan, kami akan sangat terbuka sekali kepada penyidik, tentu tidak kepada publik karena memang sudah dilindungi Undang-undang," jelasnya.