Agar Kasusnya Terang, DPR Desak Bentuk Pansus Jiwasraya
Kantor pusat PT Asuransi Jiwasraya. (Foto: Jawa Pos)

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah meminta tidak mengaitkan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan politik. Sebab, menurut Najib, permasalahan Jiwasraya ini sangat berkaitan dengan kegagalan manejemen dalam melakukan pengelolaan bisnis. 

"Saya melihat ada indikasi kegagalan manajemen dalam pengelolaan bisnis Jiwasraya. Namun itu pun masih perlu dibuktikan terlebih dahulu. kaitan politiknya adalah tahapan berikutnya," kata Najib kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

Pemerintah Tolak Jiwasraya Dipansuskan, HNW: Saya Jadi Curiga

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, mekanisme Pansus di DPR sendiri dapat menjadi solusi serta jawaban keingintahuan publik terkait masalah serta dugaan korupsi di Jiwasraya.

"Saya rasa Pansus bisa menjawab keingintahuan publik terkait masalah Jiwasraya," ujarnya.

Karena itu, Najib memastikan sangat mendukung pembentukan Pansus terkait permasalahan Jiwasraya tersebut.

"Saya mendukung, untuk menjawab keinginan masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang," tandas Najib.

Sebelumnya penolakan terhadap pembentukan pansus PT Asuransi Jiwasraya kian kencang. Kementerian BUMN dengan tegas menolak pembentukan Pansus lantaran khawatir bersifat politik.

Selain itu, Fraksi PDIP juga masih menolak adanya pembentukan pansus Jiwasraya dengan alasan sama yakni bersifat politis dan khawatir hanya akan menciptakan kegaduhan semata.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigasi Pendahuluan BPK terhadap Jiwasraya, terdapat aktivitas investasi yang tidak sesuai ketentuan kepada perusahaan berkualitas rendah.

Kasus dugaan korupsi ini dikhawatirkan berdampak sistemik di sektor jasa keuangan, khususnya asuransi, karena ada 17.000 investor dan 7 juta nasabah yang dikelola Jiwasraya.