Agar Tak Berdosa, MUI Minta Perhatikan Tiga Pedoman Pengurusan Jenazah Pasien Corona
Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto: Istimewa

JAKARTA, HALUAN.CO - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh meminta publik untuk memperhatikan tiga hal pedoman pengurusan jenazah korban virus corona (Covid-19) yang semuanya ada dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020.

Mengapa ini penting:

  • Fatwa MUI 18/2020 dibuat sebagai bentuk komitmen keagamaan dan ikhtiar dalam menangani, merawat, sekaligus menanggulangi corona.
  • Diharapkan tak ada lagi penolakan jenazah yang terinfeksi virus corona.
  • Setiap muslim yang menjadi korban Covid-19, secara syari adalah syahid, memiliki kemuliaan dan kehormatan di mata Allah SWT.
  • Dengan mengikuti protokol kesehatan di dalam proses kepengurusan jenazah dan juga ketentuan di dalam fatwa sebagai panduan kepengurusan jenazah muslim, maka tidak perlu ada kekhawatiran terjadinya penularan kepada orang yang hidup.

Apa saja aspeknya:

  • Pertama, ketertundukan manusia untuk menyadari corona ini musibah, dan menjamin bagaimana tetap di dalam koridor untuk tetap tunduk terhadap aturan Allah SWT dengan meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan tetap melaksanakan ibadah.
  • Kedua, menjaga keselamatan diri dari tugas keagamaan dan kemanusiaan serta bentuk penghambaan kepada Allah SWT.
  • Ketiga, memastikan keselamatan orang lain dalam proses perawatan dan pengurusan jenazah, namun tetap sesuai dengan ketentuan agama dan protokol kesehatan.

Cara pemakaman: Niam menjelaskan, terkait pemakaman ada empat hal yang menjadi bagian dari hak jenazah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim secara perwakilan. Yaitu terkait pemandian, pengkafanan, menyalatkan, dan penguburan jenazah dengan menerapkan protokol kesehatan tanpa meninggalkan ketentuan yang telah diatur dalam agama.

  • Proses pemandian jenazah dimungkinan dengan proses pengucuran air ke seluruh tubuh. Apabila tidak dimungkinkan bisa tayamum, apabila tidak dimungkinkan juga, maka dapat langsung dikafankan.
  • Proses pengkafanan bisa dilakukan dengan melengkapi proteksi menggunakan plastik tidak tembus air, kemudian diletakkan ke dalam peti mati dan diikuti proses disinfeksi yang dimungkinkan secara syari.
  • Proses menyalatkan yang dalam hal ini harus dipastikan tempat salat aman dan suci dari proses penularan, minimal satu orang muslim.

Imbauan:

  • Meningkatkan kewaspadaan tetap penting, tetapi harus dibingkai dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang utuh.
  • Jangan sampai, akibat kekhawatiran tapi minus pengetahuan yang memadai, imbasnya akan berdosa, karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah dengan melakukan penolakan pemakaman.

Pandangan NU: Ketua Satuan Tugas PBNU Peduli COVID-19 mengatakan korban yang meninggal karena wabah COVID-19 merupakan syahid. NU meminta tidak ada penolakan terhadap pemakaman karena sudah sesuai protokol kesehatan dan unsur syariat agama.

"Sebagaimana kita ketahui dari beberapa isu saat ini dan dari video-video yang beredar, ada beberapa penolakan terkait jenazah COVID-19. Dari imbauan Lembaga Bahtsul Masail (NU) bahwa jenazah yang sudah positif COVID-19 maupun PDP yang diduga berat untuk positif dan meninggal, maka itu termasuk jenazah yang mati syahid. Seperti dalam satu hadis, wa man mata fit tha'un fahuwa syahid," kata Muhamad Makky Zamzami.

Fatwa Muhammadiyah: Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait pengurusan jenazah pasien Corona. Fatwa tersebut tercantum dalam surat edaran PP Muhammadiyah tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19, yang dikeluarkan pada 29 Rajab 1441 H atau 24 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Dr H Agung Danarto, M.Ag.

  • Perawatan jenazah pasien COVID-19 sejak meninggal dunia sampai dikuburkan dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, misalnya Keputusan Menteri Kesehatan RI.
  • Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani, dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan COVID-19 dengan pertimbangan asas-asas hukum syariah bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya, apa yang diperintahkan Nabi SAW dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, tidak ada kemudaratan dan pemudaratan, kemudaratan harus dihilangkan, kesulitan memberikan kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat, dan kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya, dan mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.
  • Kewajiban memandikan dan mengkafani jenazah adalah hukum kondisi normal, sedangkan dalam kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat.
Wantim MUI: Perintah Agama, Kita Harus Hormati Jenazah
  • Penyelenggaraan salat jenazah dapat diganti dengan sholat gaib di rumah masing- masing. Adapun kegiatan takziah dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan hal-hal yang terkait penanggulangan COVID-19 atau dilakukan secara daring.
  • Dianjurkan banyak istigfar, bertaubat, berdoa kepada Allah, membaca Al-Qur'an, berzikir, berselawat atas Nabi, dan qunut nazilah secara individu serta dengan keyakinan dan berbaik sangka akan ketetapan Allah. Semoga COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT.
  • Menggalakkan sikap berbuat baik dan saling menolong di antara warga masyarakat. Terutama kepada kelompok rentan, misalnya berbagi masker, hand sanitizer, atau mencukupi kebutuhan pokok dari keluarga yang terdampak secara langsung dan tidak melakukan panic buying (pembelian barang karena panik atau penimbunan barang berdasarkan rasa takut).

0 Komentar