Akhirnya Dibebaskan, Berikut Sejumlah Keganjilan yang Dialami Ravio Patra
Ravio Patra. (FOTO: Facebook)

JAKARTA, HALUAN.CO - Aktivis yang juga peneliti kebijakan publik, Ravio Patra, akhirnya dibebaskan setelah 33 jam ditangkap dan diperiksa oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/4/2020) pukul 21.00 WIB. Ia dibebaskan pada Jumat (24/4/2020) pukul 08.30 WIb pagi tadi dengan menyandang status sebagai saksi.

Atas dibebaskannya Ravio, Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (Katrok) pun menyampaikan rasa terima kasih kasih atas bantuan, dukungan dan segala upaya bersama untuk menghentikan kasus tersebut.

Namun, koalisi mencatat adanya keganjilan dan berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam kasus Ravio tersebut.

Mengapa ini penting: Dibebaskannya Ravio menjadi bukti bahwa penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadapnya memang tidak berdasar. Apalagi, penangkapan itu dilakukan setelah terlebih dahulu nomor ponsel Ravio diretas oleh pihak yang tidak dikenal.

Konteks:

• Ravio dikabarkan ditangkap polisi pada Rabu (22/4 /2020) malam hari. Penangkapan itu dilakukan beberapa saat setelah ponsel miliknya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

• Ravio sempat mengumumkan secara terbuka melalui akun @raviopatra di Twitter bahwa WhatsApp miliknya diretas dan dikendalikan oleh orang lain, dan meminta agar tidak ada yang mengontak WhatsApp-nya, tidak menanggapi pesan yang datang dari nomornya, dan meminta agar akunnya dikeluarkan dari berbagai WhatsApp Group.

Penangkapan Ravio Patra Disebut karena Kritik Penanganan Corona

Penasihat hukum dipersulit:

• Salah satu keganjilan dan permasalahan dalam proses hukum tersebut adalah tim penasihat dipersulit saat memberikan bantuan hukum.

• Setelah penangkapan, tim penasehat hukum sulit mendapatkan informasi keberadaan Ravio. Saat tim mendatangi Polda Metro Jaya sejak pukul 11.00 WIB, pihak kepolisian dari berbagai unit menyangkal Ravio berada di tempat mereka.

• Baru sekitar pukul 14.00 WIB, Polda Metro Jaya mengakui bahwa Ravio ada di Polda Metro setelah melakukan konferensi pers.

Tidak sesuai prosedur:

• Koalisi mencatat bahwa proses penangkapan dan penggeledahan tidak sesuai prosedur. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi tidak mampu mmemberika dan menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan. Padahal Ravio sudah meminta salinannya.

• Kediamannya digeledah dan barang bawaan yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan ikut dibawa seperti buku-buku, ponsel temannya dan laptop kantor.

• Pihak penyidik di Sub Direktorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) menyatakan bahwa yang mereka lakukan pada Ravio bukan penangkapan, tetapi pengamanan. Padahal pengamanan tidak dikenal di dalam hukum acara pidana dan Ravio sudah ditangkap lebih dari 1x24 jam saat itu.

Intimidasi kekerasan secara verbal: Dalam penangkapan itu juga ada unsur intimidasi kekerasan secara verbal baik pada saat penangkapan dan juga di Polda Metro Jaya, khususnya sebelum diperiksa oleh Subdit Kamneg.

Status hukum berubah-ubah:

• Status hukum Ravio berubah-ubah. Saat tim kuasa hukum ingin memberikan bantuan hukum, diketahui Ravio sudah menjalani pemeriksaan sekitar pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB pada 23 April 2020 sebagai tersangka, namun pukul 10.00-17.00 WIB diperiksa kembali sebagai saksi.

• Penyidik sempat menginformasikan bahwa surat penahanan sudah disiapkan, padahal statusnya adalah saksi.

Ravio Ditangkap karena Diduga Ingin Lakukan Aksi Penjarahan

Akses data di luar kepentingan: Penyidik mengakses data kontrak kerja dan catatan pengelolaan keuangan pribadi korban yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana dan penyidik dengan sengaja mengubah kata sandi email tanpa persetujuan Ravio.

Pasal berubah-ubah:

• Pasal yang dituduhkan berubah-ubah dan tidak konsisten. Selama pemeriksaan berlangsung sejak pukul 17.00 WIB sampai selesai pukul 22.00 WIB pada 23 April 2020, terjadi perubahan pasal yang tidak konsisten dan sama sekali tidak relevan dengan pemeriksaan. Ravio awalnya dikenakan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tentang "berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" menjadi Pasal 28 Ayat 2 UU ITE tentang "ujaran kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan SARA." Hal ini diketahui ketika Ravio menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Dalam surat penyitaan yang disampaikan polisi secara tertulis terdapat empat barang yaitu Macbook Apple, laptop Dell, handphone Samsung seri S10, dan handphone Iphone. Namun di Berita Acara penolakan justru dibuat enam barang yaitu termasuk pula penyitaan terhadap KTP dan email. Setelah perdebatan, dua hal ini dihapuskan," kata Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, yang juga tergabung dalam koalisi tersebut, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (24/4/2020).

Desakan koalisi:

• Presiden segera bertindak tegas untuk menghentikan tindakan-tindakan teror dan represif kepada warga negara yang kritis.

• Kepolisian harus bersikap profesional dan menghentikan kasus atau tuduhan terhadap Ravio.

• Kepolisian harus segera menangkap peretas sekaligus penyebar berita bohong melalui akun Whatsapp Ravio.


0 Komentar