Akhirnya, DKI Jakarta Berlakukan PSBB!!!

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Setelah urusan birokrasi berbelit, akhirnya DKI Jakarta akan berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai aturan pemerintah pusat. (Ilustrasi: Haluan.co)

-

AA

+

Akhirnya, DKI Jakarta Berlakukan PSBB!!!

Overview | Jakarta

Rabu, 08 April 2020 16:05 WIB


Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai 10 April 2020 dengan pengecualian delapan sektor usaha yang meliputi, sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistik, sektor ritel seperti warung, toko kelontong, serta industri strategis. 

SETELAH drama panjang sejak merebaknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta, akhirnya pemerintah provinsi DKI Jakarta mendapat restu untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayahnya.

Hal ini mengingat provinsi DKI Jakarta merupakan zona merah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hingga 7 April 2020, kasus terkonfirmasi COVID-19 di DKI Jakarta berjumlah 1.443, lebuh dari separuh total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia yang berjumlah 2.738. Setidaknya dalam tiga minggu terakhir secara prinsip pemprov DKI Jakarta sudah melakukan langkah preventif terhadap pengurangan aktivitas sosial di luar rumah bagi warganya. Namun hal itu nampak tak memiliki instrumen yang tegas dalam proses pemberlakuannya secara khusus.

Berkali-kali usulan karantina wilayah dilayangkan kepada pemerintah pusat namun belum tembus. Berbagai alasan seperti belum adanya kajian ekonomi dalam kondisi karantina wilayah menjadi salah satu alasan pemerintah pusat. Sedangkan di sisi lain, beberapa pemerintah provinsi di berbagai wilayah telah menjalankan proses karantina ini secara mandiri. Meski menyalahi aturan namun beberapa pihak di daerah menganggap birokrasi pemerintah pusat berbelit. Di sisi lain, mereka sedang berpacu melawan waktu dan proses penularan wabah yang amat cepat. Dalam sebulan saja, kasus terkonfirmasi sudah berkisar dua ribu.

Kedudukan DKI Jakarta dan intrik politik yang menyertai gubernurnya mungkin menjadi beban signifikan dalam proses birokrasi ini. Namun bukan berarti hal itu dapat menghambat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar.

Tercatat sejak minggu terakhir bulan Maret pemprov DKI Jakarta sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat soal karantina wilayah. Namun hal ini kemudian ditolak pemerintah pusat karena keputusan karantina wilayah memang berada di tangan mereka. Sehingga, pemerintah daerah tak memiliki kekuatan desentralisasi dalam memutuskan suatu kondisi darurat seperti yang termaktub dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam UU tersebut, peran pemerintah daerah adalah bekerja sama dalam proses karantina wilayah sesuai keputusan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh perlunya peraturan pemerintah kemudian harus diterbitkan untuk mengaktifkan undang-undang ini.

Selama Pandemi Akankah Kita Membiarkan Corona Membunuh Para Dokter

Per 1 April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah yang dimaksud. Hampir sebulan sejak kasus terkonfirmasi pertama, pemerintah pusat menerbitkan PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan yang dinilai terlambat ini kemudian digunakan sebagai landasan diberlakukannya karantina wilayah. Atau dalam bahasa lain disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) PP No. 21 tahun 2020 tertulis bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB dengan persetujuan Menteri Kesehatan sebagai penyelenggara urusan kesehatan. Tentu saja, beberapa pihak merasa tak puas dengan keputusan ini sebab beberapa hal negatif tentang Menkes Terawan.

Pernyataan Menkes Terawan di masa-masa awal sebelum adanya kasus terkonfirmasi terkesan menyepelekan COVID-19 bahkan cenderung menunda-nunda proses preventif. Namun sejak keluarnya PP No.21 tahun 2020 ini justru tanda tangan beliau yang amat diperlukan. Dalam hal ini, pemerintah daerah bisa dipastikan amat gemas dengan kenyataan birokrasi yang cenderung berbelit ini.

Belum lagi, pada ayat 2 (dua) juga dijelaskan bahwa pemberlakuan PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melakukan kajian kompleks sembari mengejar waktu untuk menekan laju penularan COVID-19 di daerah.

Tak khayal, adanya ketentuan itu membuat Pemprov DKI Jakarta kembali melayangkan usulan diberlakukannya PSBB di provinsi itu. Hanya berselang beberapa jam setelah pemerintah pusat menerbitnkan PP No. 21 tahun 2020. Namun, hal ini sempat terhambat beberapa hari hingga tanggal 3 April 2020 pihak Kementerian Kesehatan menerbitan Peraturan Menteri Kesehatan No.9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Permenkes ini kemudian membuat birokrasi berbelit khas pejabat negara makin nampak nyata.

Adanya Permenkes ini dinilai menghambat oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang mengatakan bahwa adanya Permenkes justru memperlambat aksi pemerintah daerah dalam menangani persoalan wabah di daerah masing-masing. PSHK berpendapat bahwa harusnya pemberlakuan PSBB ini tidak bisa terpaku pada keputusan daerah, melainkan secara menyeluruh menjadi urusan pemerintah pusat dengan skala nasional. Hal ini merujuk pada proses penyebaran wabah yang hampir menjangkiti seluruh provinsi di Indonesia.

Benar adanya persoalan birokrasi ini menjadi makin rumit setelah hadirnya Permenkes No. 9 tahun 2020. Sebab, usulan Pemprov DKI Jakarta tentang pemberlakuan PSBB di wilayahnya sempat dikembalikan oleh Menkes dengan alasan data dan dokumen pendukung yang dibuat Pemrov DKI kurang lengkap. Pengembalian proposal usulan Pemprov DKI Jakarta ini terjadi pada 5 April 2020 dan baru keesokan harinya pada 6 April 2020 Menkes menandatangani usulan ini. Melalui SK Menkes No. HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Dengan turunnya SK Menkes tersebut, Pemprov DKI Jakarta wajib menjalankan Permenkes No. 9 tahun 2020 pasal 13 ayat 1 yang berisi pelaksanaan PSBB. Ada enam hal yang disebutkan dalam ayat tersebut meliputi,

  • Peliburan sekolah dan tempat kerja
  • Pembatasan kegiatan keagamaan
  • Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
  • Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
  • Pembatasan moda transportasi
  • Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai 10 April 2020 dengan pengecualian delapan sektor usaha yang meliputi, sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistik, sektor ritel seperti warung, toko kelontong, serta industri strategis. Sedangkan bantuan sembako untuk keluarga kurang mampu akan mulai didistribusikan tanggal 9 April 2020. Hal ini dilakukan untuk menunjang proses PSBB.

Sehingga, usaha penerapan karantina wilayah yang dibahasakan menjadi PSBB di DKI Jakarta akan mulai efektif sejak 10 April 2020. Atau tepatnya, lebih dari sebulan sejak kasus positif terkonfirmasi di wilayah ibukota dan kemudian dalam waktu singkat menjadikan provinsi itu sebagai zona merah. Namun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebab birokrasi memang teramat menyulitkan.

Tapi di sisi lain, adanya kajian terkait epidemologis, ekonomi, sosial, dan keamanan yang diatur dalam Permenkes No.9 tahun 2020 juga dapat menjadi fondasi kokoh bagi lancarnya PSBB.

Hal ini secara langsung diharapkan bisa memotong laju penyebaran wabah COVID-19 dari ibukota ke berbagai daerah. Sebab, keputusan ini tepat dilakukan sebelum bulan Ramadan tiba dan jauh sebelum Lebaran. Itu pun, pemprov DKI Jakarta sudah kecolongang dengan adanya kegiatan mudik ribuan orang dari wilayahnya ke berbagai daerah lain.

Menutup zona merah bukan berarti menutup akses penunjang kehidupan masyarakatnya. Sebab melalalui delapan sektor utama yang tetap dibuka tadi diharapkan masyarakat ibukota tetap bisa melangsungkan kehidupan dalam sunyi di masing-masing rumah.

Setidaknya, warga ibukota dapat setingkat lebih mudah dengan keberadaan warung dan toko kelontong yang masih diperbolehkan buka. Sebab tak semua kota di dunia memiliki jaringan UMKM atau ritel sepadat Indonesia. Selama warteg dan toko kelontong tetap menjual mi instan, nampaknya kita akan baik-baik saja. Tetap sehat, Jakarta.


0 Komentar