Amendemen UUD, Presiden Tiga Periode dan Pemilihan Presiden di Tangan MPR: Aku Kangen Zamanmu, Mbah!
Kerinduan sebagian masyarakat pada suasana zaman Soeharto. (Ilustrasi: Haluan.co)

Lantas, apa sih yang membuat orang-orang, khususnya manusia zaman lawas saat ini merindukan Soeharto?

JAKARTA, HALUAN.CO - Sedari sekolah menengah pertama, cukup sering dijumpai lukisan bak truk atau sekadar stiker pada angko-angkot dengan wajah Pak Harto sambil tersenyum. Hal tak terlupakan dari gambar itu adalah tulisan “Piye, sek penak zamanku to?”

Sebagai anak sekolahan, tentu saat itu saya tak begitu paham maksud gambar itu. Beberapa kali saya bertanya pada guru tentang bagaimana hidup di zaman Pak Harto. Sebab saya baru berusia tiga tahun ketika Soeharto turun dari tampuk kekuasaan presiden di negeri ini. 

“Zaman Soeharto itu apa-apa murah," ujar beberapa guru dan orang-orang yang hidup di masa itu. Namun, satu dasawarsa kemudian, kalimat itu gencar menjadi guyonan pada kalangan kawan-kawan kampus. Kalimat tersebut diplesetkan menjadi “Zaman Soeharto itu apa-apa murah, termasuk nyawamu! Dan yang mahal kebebasanmu”. 

Lantas, saya baru sadar bahwa kerinduan terhadap zaman Soeharto atau disebut sebagai era Orde Baru itu datang dari beberapa orang tua yang nampaknya beruntung karena mendapat privilese dari penguasa. Tapi, untungnya, guru-guru saya di perguruan tinggi nampaknya kurang mendapat privilese itu. 

Akhirnya, tercerahkanlah saya bahwa begitu buruknya 32 tahun pemerintahan Orde Baru dari segala segi dan aspek kehidupan. Ditambah, gelar pemimpin terkorup sedunia pun disandang Soeharto. 

Lantas, apa sih yang membuat orang-orang, khususnya manusia zaman lawas saat ini merindukan Soeharto?

Mungkin jawabannya adalah stabilitas. Pertama, stabilitas ekonomi, ya karena penguasa dan pengusaha berjabat erat di atas penderitaan rakyat. 

Kedua, stabilitas politik, lah gimana gak stabil, partainya cuma tiga, dan yang menang selalu partai milik presiden. 

Ketiga, stabilitas masyarakat, ya jelas ndak ada ribut-ribut lha wong ormas-ormas reaksioner itu terbentuk di masa-masa Orde Baru. Keempat, -----!@!$##$!%@% (maaf saya takut diculik).

Konon, kerinduan hanyalah bunga abu yang tak punya daya untuk menjadi api. Namun seperti umumnya kerinduan, ia seakan selalu meminta untuk lekas disegerakan. 

Nah, ternyata kerinduan terhadap Orde Baru muncul dua dekade setelah reformasi. Rasanya, 20 tahun reformasi membuat dahaga akan kekuasaan dan kecakapan ekonomi pada segelintir orang semakin menjadi-jadi. Kering kerontangnya hubungan patron-klien antara pemodal dan politisi tambah runyam lagi setelah empat kali dilaksanakannya pemilihan umum langsung. 

Sebab, seperti berjudi, para pemodal pun dituntut aktif dalam menentukan kuda pacuannya dalam meraih suara tertinggi dalam pemilu. Sedang hal yang ditunggu, apalagi kalau bukan proyek-proyek strategis. Lantas, bagaimana cara mengerjai konstitusi pasca reformasi ini? 

Jawaban dari pertanyaan di atas yang paling mantap adalah tiga hal. Pertama, amendemen UUD 1945. Kedua, pemilihan presiden ditentukan oleh MPR. Dan ketiga, masa kekuasaan presiden bisa sampai tiga periode. 

Amendemen UUD 1945 ini perlu dilakukan secara menyeluruh karena di sanalah letak basis tata kelola negara. Sebagai konstitusi, UUD 1945 berkedudukan tinggi dari segala kebijakan dan keberlangsungan hidup negara ini. Jadi, istilahnya adalah, jika ingin merobohkan sebuah bangunan, mari kita goyang fondasinya. 

Ya walaupun di negara lain seperti Amerika Serikat, amendemen sudah terjadi 27 kali hingga tahun 1992. Dan negara kita baru empat kali melakukan amendemen terhadap konstitusi hingga tahun 2002. Tapi tetap saja, jika konstitusi berubah, ketatanegaraan akan berubah.

Sedangkan, adanya ide pemilihan presiden ditentukan oleh MPR secara langsung mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Bukan lagi lembaga tinggi negara seperti saat ini. Dan tentu, kita sama-sama tahu, bahwa MPR berisikan para politisi dengan basis partai politik. Bukan kalangan paguyuban penjual sayur, atau komunitas memancing bapak-bapak….

Ya, siapa tahu ide ini juga berdasar pada ketidakmapanan kita sebagai masyarakat yang nyoblos ngawur saat Pemilu. Kan jadi marah tuh para wakil rakyat. Udah dapat amplop, eh nyoblos pada gak bener… Kualat kan kau, rakyat! 

Konon, alasan ide pemilihan presiden ditentukan oleh MPR ini karena setiap Pemilu kita sering ribut. Masyarakat ribut. Konflik. Lah, padahal kan sumber konflik justru para sobat-sobat politikus yang membangun konsensus terhadap asumsi politis? Atau memang masyarakat yang salah. Iya deh, rakyat emang selalu salah kak, maaf ya kak….

Ketiga, pencanangan masa kekuasaan presiden menjadi tiga periode. Waduh, mantap juga nih gak perlu sering-sering ganti foto presiden. Eits, apa iya presiden kita yang sekarang setuju? Atau ini hanya akal-akalan para elite politik saja. Atau, karena kepentingan proyek jangka panjang, yang nanggung amat sih sepuluh tahun doang, itu aja belum tentu menang lagi. 

Tapi konon, seru juga wacana tiga periode ini. Kita jadi bisa lebih mengenal dekat presiden kita nantinya. Lantas di akhir periode ketiganya, bikin kebijakan empat periode. Lima periode. Sampai tahu-tahu, saat lengser udah jadi Soeharto. Lah hidup lagi? 

Hehehe, tidak kok. Hanya saja, seringkali kerinduan yang teramat dalam konon dapat menciptakan delusi. Menghidupkan angan yang telah pergi. Dan lantas jadi lupa diri. Bahwa hidup berpolitik tak cuma buat diri sendiri. 

Rakyat? 

Maaf, siapa itu?


Penulis: Algonz Dimas B. Raharja