Andai Anggota DPR jadi Anak Kos

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Anggota DPR-RI memang memiliki hak keterwakilan yang diberikan oleh rakyat, maka dari itu mereka berhak atas tes prioritas Covid-19 terlebih dahulu. (Ilustrasi: Haluan.co)

... hidup mati rakyat tak pernah jauh dari bilik suara. Di sana semua bermula, dan di sana semua berakhir. Persis, seperti anak kos yang kini bergantung pada mi instan. Begitu pula, rakyat tergantung pada kebijakan.

EFEK utama dari proses pembatasan sosial akibat Covid-19 salah satunya adalah berkurangnya warung buka. Dan efek yang ditimbulkan dari hal ini adalah tentu, keintiman perut anak kos dengan berkardus-kardus mi instan. Atau makanan instan lain yang bisa dijumpai di gerai swalayan.

“Sepertinya kalau pasar-pasar tutup, warung juga tutup Mas”, ujar seorang pemilik warung di sekitar kos saya.

Lantas, ia berujar bahwa pasar terdekat dari warungnya sudah nampak sepi saban harinya. Beberapa dari penjual langganannya memilih untuk berhenti berjualan sementara waktu. Ada pun pasar lain yang masih buka letaknya jauh, dan bepergian jauh akan membuka risiko penularan. Dan setelahnya, jumlah sajian di warung tersebut lambat laun makin berkurang.

Begitu pula jalanan makin lengang dari hari ke hari. Okupansi mahasiswa rantau yang juga banyak kos di tempat itu makin lama makin berkurang. Meski ada aturan dari pihak kampus bahwa mahasiswa yang berasal dari luar daerah dianjurkan untuk tak pulang kampung. Sebab, mobilitas ini juga memicu potensi penularan.

Sebab, belum ada kepastian bahwa mahasiswa-mahasiswa ini terjangkit virus atau tidak. Kerentanan daerah dalam kurangnya sarana kesehatan dan tenaga medis menjadi alasan bahwa Covid-19 akan lebih mematikan jika mencapai daerah-daerah itu. Daerah di mana literasi masih rendah, informasi terbatas, sarana kesehatan minim, dan tenaga medis yang amat kurang.

Hal itu membuat beberapa mahasiswa, atau mereka yang menikmati dunia rantau tak bisa pulang. Atau sekadar, tak ada pilihan lain selain tetap di dalam kamar. Mengurangi mobilitas. Memperbanyak rebahan. Menonton film. Dan hal-hal lain yang rasanya bisa menjelma bosan.

Tak hanya anak kos yang terjebak dalam situasi tak menentu akibat Covid-19 ini. Sosok-sosok lain adalah mereka yang tunawisma, pemulung, gelandangan, dan semua orang yang menggantungkan hidup mereka pada jalanan atau emperan toko. Mereka bahkan mungkin sudah tak peduli lagi dengan apa yang disebut “negara”. Sebab, kita tak bisa memilih untuk lahir di negara mana. Atau, dalam kualitas pemerintahan negara yang seperti apa.

Dan sayangnya, dalam riuh rendah kalimat umpatan yang tercurah di linimasa Twitter tersemat kata “Anggota DPR RI”. Sosok yang harusnya, secara hukum dan berlandaskan demokrasi, mereka punya kewajiban menjadi wakil dari rakyat. Oleh karena itu, ketika kabar bahwa akan diadakan tindakan rapid test Covid-19 terhadap seluruh anggota DPR RI beserta keluarganya, rakyat menjadi iri.

Harusnya, anak kos dan orang-orang yang tak pernah beruntung lain tak perlu iri, karena memang kita memberi hak pada anggota dewan ini sebagai “wakil”. Orang yang akan mewakili kita, dalam setiap aspek kehidupan berpolitik dan sosial-ekonomi di negara ini.

Jadi, wajar jika para anggota dewan memperoleh privilese untuk mengikuti tes Covid-19. Dan wajar, jika mereka mewakili rakyat dalam hal itu. Sebab, alat tesnya juga terbatas. Dan anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 oleh pemerintah juga nampaknya terbatas. Serba terbatas, itu sebabnya keseluruhan jumlah penduduk yang sampai 270-an juta jiwa ini hanya perlu diwakilkan. Tak hanya keterwakilan dalam aspek layanan kesehatan, tetapi juga dalam sisi ekonomi. Kita patut bersyukur jika belum ada satu pun wakil rakyat yang menyumbangkan sedikit dari kekayaan halal mereka bagi rakyat. Sebab, kekayaan itu bagian dari keterwakilan. Rakyat negeri ini kaya raya, tapi hal itu diwakilkan pada mereka yang duduk di kursi dewan.

Begitu pula nasib anak kos, baik mereka yang pekerja, mahasiswa, atau hanya sekadar penganggur. Mereka juga diwakilkan. Suara mereka digadai lima tahunan. Dan nasib mereka, tergadai seumur hidup. Sebab, negara ini negara hukum. Berlandaskan konstitusi, undang-undang.


Dan undang-undang dirumuskan oleh dewan legislatif bersama pejabat eksekutif. Keduanya, mewakili semua orang. Termasuk anak kos yang saban hari lebih dekat pada mi instan dan obat maag.

Pun para pekerja harian yang nasibnya makin tak tentu. Atau mereka yang tetap dipaksa kerja ke kantor di tengah wabah merejalela. Mereka semua sedang menikmati keterwakilannya. Oleh para anggota dewan yang terhormat.

Berandai-andai, jika di suatu hari nanti ada yang dinamakan hari kebalikan. Para anggota dewan ini merasakan apa yang benar-benar dialami rakyat. Sederhana saja, semisal sebulan kos, di tengah wabah, tanpa ada warung buka, pun keterbatasan lain. Atau menjadi pekerja harian, pemulung, dan lain-lain. Yang pasti, mereka merasakan bagaimana nasib konstituen di akar rumput.

Tapi tentu, pengandaian itu tak masuk akal. Bahkan tak akan pernah terjadi. Sebab manusia pada umumnya merangkak ke tempat yang lebih tinggi untuk kemudian melihat ke bawah. Bukan lantas merangkak turun dari pijakan yang menjadi tujuan tertingginya.

Jika di hari ini para anggota DPR RI memutuskan untuk mendahulukan kepentingan mereka beserta keluarganya dalam mengikuti tes Covid-19, tentu hal ini adalah satu dari buah ketercapaian angan. Mereka telah merangkak dari lumpur-lumpur kotor yang harus dilalui semasa pemilihan umum. Dan ini adalah buah yang mahal harganya. Sebab, tak setiap orang dari dua ratus tujuh puluh juta orang di negara ini punya hak semacam ini.

Alih-alih kita mengharapkan adanya kebijakan riil mengenai penanganan kasus wabah ini. Kita justru perlu mendoakan para wakil kita itu baik-baik. Sebab, sekali lagi, dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 55 disebutkan bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Namun, peraturan ini tinggal angin lalu. Sebab, mustahil bagi pemerintah untuk memilih keputusan ini sebagai langkah penanganan Covid-19.

Alasannya mudah, yaitu tak ada anggaran yang cukup untuk memberi makan seluruh rakyat dalam suatu wilayah. Pun itu hanya satu provinsi saja. Pasal 55 ini tak mungkin diambil sebagai landasan. Sebab, sudah seyogianya, kemakmuran, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat hanya boleh diwakilkan. Pada mereka yang punya hak perwakilan.


Musuh Kita Bukan Virus tapi Orang-orang Bebal

Sedangkan, undang-undang di atas hanya dibuat untuk menggenapi kebutuhan konstitusi. Agar nampaknya, pekerjaan mereka tak sia-sia. Tak kosong belaka. Tapi penerapan konstitusi itu, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Sebab, rakyat hanya tahu pembagian kaos murahan, sembako kualitas murah, dan berbagai agitasi yang nampaknya hanya berakhir di bilik suara.

Dan oleh karenanya, hidup mati rakyat tak pernah jauh dari bilik suara. Di sana semua bermula, dan di sana semua berakhir. Persis, seperti anak kos yang kini bergantung pada mi instan. Begitu pula, rakyat tergantung pada kebijakan.


0 Komentar