Andre, Belajarlah pada Kasus Ahok!
Rully Satria (Foto: dok. Pribadi)

Tindakan penggerebekan yang dipipim Andre sebagai awalan penangkapan NN merupakan hal yang maladmininstratif. 

KONTROVERSI selalu membuat seseorang terkenal, begitu juga dengan sosok-sosok politisi yang duduk Gedung DPR Senayan.

Pada setiap periodenya selalu ada sejumlah politisi menjadi perbincangan karena “tingkah lakunya” yang mengundang kontroversi. Kali ini yang kerap menjadi news makers dan mungkin juga media darling adalah Andre Rosiade, salah seorang anggota DPR-RI fraksi Partai Gerindra.

Namanya mencuat di Kota Padang di tahun 2012 ketika itu Andre berkeinginan menjadi Walikota Padang. Wajahnya bertebaran di baliho Kota Padang, tetapi gagal menjadi bakal calon Walikota.

Nahasnya pada 2017 pun ia gagal lagi menjadi bakal calon Walikota Padang dengan dalih dipersiapkan untuk menjadi anggota DPR RI oleh DPP Gerindra.

Ketika Pilpres memang miliknya Andre Rosiade mendapatkan panggung politik dengan menjadi Jubir Tim Pemenangan Prabowo-Sandi.

Andre menghiasi media nasional dan mendapatkan perhatian publik terbukti ia menjadi caleg dengan suara terbanyak dari dapil Sumbar 1.

Setelah menjadi anggota DPR Andre sering kali melakukan hal yang kontroversi, seperti menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat dengan alasan seringnya sang gubernur melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Lalu melakukan razia ke tempat-tempat yang menjual minuman keras di Kota Padang.

Saat ini yang ramai diperbincangkan publik adalah soal penggerebekan prostitusi online yang dilakukan 27 Januari 2020. Kebetulan saat itu bertepatan dengan dilaksanakannya penyampaian visi-misi bakal calon Gubernur oleh Partai Gerindra, dengan menggaet Polda Sumbar untuk membongkar kasus prostitusi online di Kota Padang. Alhasil ditangkaplah perempuan dengan inisial NN dan mucikari-nya.

Dalam penyampaian Kabid Humas Polda Sumatera Barat Stefanus Bayu Satake, Andre-lah yang memancing dan melaporkan NN kepada kepolisian bahwa terjadi tindakan prostitusi online lewat aplikasi MiChat setelah mendapatkan laporan dari salah seorang warga.

Melihat lebih dalam kasus ini merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang dan ada kesewenang-wenangan dalam proses penggerebekan ini.

Tindakan penggerebekan yang dipipim oleh Andre sebagai awalan penangkapan NN merupakan hal yang maladmininstratif.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk membuktikan tindak pidana yang sulit dibuktikan boleh dilakukan dengan cara penyamaran (under cover) bukan malah merekam kejadian lalu menyebarkan di media sosial.

Hal yang dilanggar oleh Andre adalah kewenangan DPR, salah satu kewenangan DPR adalah pengawasan. Intervensi pada proses peradilan/penangkapan sama sekali tidak dibenarkan.

Intervensi yang dilanggar adalah kehadiran dalam penangkapan tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota DPR. Sebagai masyarakat biasa hal itu bisa saja dilakukan tetapi Andre merupakan anggota DPR yang terikat dengan undang-undang.

Kewenangan Andre menjadi terbatas, bukan dengan melakukan intervensi kepada Polda dengan dia sebagai anggota DPR untuk terlibat dalam penangkapan. Yang sesuai peraturan boleh dilakukan dengan penyamaran.

Ada kejanggalan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat. Kejanggalan yang dilakukan adalah penangkapan NN, berdasarkan pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Seharusnya kepolisian menangkap mucikari bukan NN sebagai korban perdagangan orang. Saat ini Polda Sumbar harus memberikan perlindungan dan memulihkan NN sebagai korban perdagangan orang karena hal itu sesuai diatur UU No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana Extra Ordinary Crime.

Ranah Minang Ternoda Bisnis Lendir Online Muncul di Kota Padang

NN bisa saja melaporkan Andre Rosiade kepada Mahkamah Kehormatan Dewan apabila merasa dirugikan dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Kepolisian Sumatera Barat.

Andre Rosiade sebagai anggota DPR terikat dengan berbagai etika dalam menjalankan tugas, salah satu etika itu ialah harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila Andre Rosiade benar yang melakukan rencana penggrebekan ini sungguh Andre memang orang yang sewenang-wenang lewat jabatannya.

Andre seharusnya menggunakan kekuatan politiknya untuk mendorong aparat penegak hukum membongkar prostitusi online di Kota Padang, bukan malah bertindak seperti penegak hukum.

Andre bisa belajar dari kasus ini untuk bisa lebih bijak menggunakan kewenangannya sebagai Anggota DPR, bukan malah bertindak semena-mena. Andre salah menggunakan kewenanangan untuk membuat hal kontroversial.

Harusnya Andre bisa belajar dari Ahok yang dahulu juga sering melakukan hal-hal kontroversial. Andre bisa berkaca dari Ahok yang terbukti kalah dalam Pilkada DKI 2017.

Ada dugaan nuansa politis atas hal yang dilakukan Andre belakangan ini. Pasalnya hanya kepala daerah yang kader PKS yang disasar.

PKS merupakan salah satu partai dominan di Sumatera Barat dan Andre sebagai Ketua DPD Gerindra Sumbar sepertinya mendapatkan mandat untuk menghentikan dominasi PKS dikarenakan sebentar lagi akan diadakan Pilkada. Tetapi cara yang dilakukan Andre salah dan tidak mendapatkan citra yang baik di mata publik.

Andre harusnya menggunakan cara lain untuk mendapatkan simpati publik bukan malah dengan menyerang lawan politik atau melakukan tindakan kontroversial.

Pada saat pilpres kemaren Prabowo-Sandi mendapatkan suara 87 persen di Sumatera Barat, tetapi Gerindra akhirnya memutuskan untuk mendukung pemerintahan Jokowi yang menyebabkan trust masyarakat turun terhadap Prabowo di Sumatera Barat. Sepertinya Andre memang mendapatkan “pesanan khusus” untuk menjaga suara Gerindra di Sumatera Barat.

Andre juga harusnya belajar untuk tidak memperbanyak lawan di politik dikarenakan saat ini Andre terus menerus mendapat serangan dari sesama politisi akibat tindakan yang ia lakukan. Lawan-lawan politik yang sebelumnya ia serang terus-menerus melakukan serangan balik. Mulai dari menghakimi serta berbicara di media atas kesalahan yang Andre lakukan.

Andre harusnya belajar dari ketua umum partainya, Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi lawan memutuskan menjadi kawan Jokowi. Jika ditelisik lebih dalam hal yang dilakukan Andre menjadi viral dikarenakan mendapatkan komentar dari Yuanrto Wijaya yang notabene pendukung Jokowi.

Karena Yunarto juga merupakan salah satu influencer hal itu menjadi viral dan menjadi perbincangan di masyarakat. Sebagai anggota DPR harusnya Andre bersikap wise terhadap permasalahan yang terjadi bukan semena-mena. Banyaklah belajar Andre untuk bisa menjadi politisi kebanggaan Ranah Minang.


*Penulis Rully Adriansyah, analis politik periset sosial.