Anggaran Daerah yang Dialihkan untuk Penanganan COVID-19 Capai Rp 85 Triliun
Gedung Kementerian Dalam Negeri (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Penyebaran virus Corona (COVID-19) saat ini sudah menyebar 34 provinsi. Namun, sebagian besar sudah melakukan refocusing dan realokasi APBD sebagai upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid19 di lingkungan pemerintah daerah.

Mengapa ini penting: Pemerintah meminta pemerindah daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota melakukan realokasi anggarannya dan difokuskan pada penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing.

Konteks: Pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk menangani COVID-19 di 34 provinsi, selain telah memangkas anggaran kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga perlu melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19.

Apa katanya: “Total sudah sekitar Rp. 85 Triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical distancing ini,” ungkap DR. Moch. Ardian N, Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (13/4/2020).

  • Jumlah ini merupakan data terakhir yang masuk pada tanggal 12 April 2020.
  • Saat ini data terhimpun masih 93,73 persen dan akan terus diupdate terutama bagi daerah yang belum melapor. Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri secara aktif memberikan bimbingan kepada Pemda dalam melakukan re-alokasi APBD.
  • Pemda Provinsi juga diminta secara aktif memberikan bimbingan kepada Pemda Kabupaten/Kota untuk lakukan realokasi
Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian, Kecuali Jatah Nadiem dan Terawan

Instruksi Mendagri: Refocusing dan realokasi APBD sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor.1 Tahun 2020, yaitu agar seluruh kepala daerah segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) atau realokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net).

  • Refocusing dan realokasi APBD dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  • Dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, para kepala daerah juga diinstruksikan agar menghimbau masyarakat supaya tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19
  • Namun, bagi yang terlanjur mudik agar melakukan isolasi mandiri dan melaksanakan protokol kesehatan.

0 Komentar