Anggota DPR Desak PSBB Juga Diberlakukan di Sumbar

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Andre Rosiade. (Foto: Instagram)

-

AA

+

Anggota DPR Desak PSBB Juga Diberlakukan di Sumbar

Regional | Jakarta

Senin, 13 April 2020 10:27 WIB


PADANG, HALUAN.CO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Dapil Sumatera Barat, Andre Rosiade dan Guspiardi Gaus mendesak pemerintah provinsi dan Pemko Padang untuk segera mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat. Hal itu mengingat penambahan kasus yang melonjak di daerah itu. 

Mengapa Ini Penting: Semenjak pasien covid-19 ditemukan pertama kali di Sumatera Barat akhir Maret 2020 lalu, jumlah pasien positif terus bertambah. Peningkatan terjadi signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dari informasi pasien positif pada Sabtu (11/4/2020) sebanyak 32 kasus, melonjak tajam menjadi 44 kasus pada Minggu (12/4/2). Jumlah pasien positif terbanyak di Kota Padang dengan 30 orang yang terjangkit.

Konteks: Penerapan PSBB telah diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. PSBB diterapkan pertama kali di daerah paling terjangkit di DKI Jakarta mulai Jumat (10/4/2020) dengan landasan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain di Jakarta, PSBB juga diberlakukan di Banten dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ada beberapa kegiatan yang dilarang saat suatu wilayah menerapkan PSBB.

Apa katanya: "Pak Gub Sumbar @irwanprayitno dan Walikota Padang @mahyeldisp. Tolong segera usulkan PSBB ke Pemerintah Pusat. Kami Fraksi @gerindra baik yang di Provinsi maupun di Kota Padang akan mendukung realokasi APBD untuk membantu membiayai masyarakat yang tidak mampu," tulis Andre Rosiade melalui akun instagramnya @andre_rosiade, Senin (13/4/2020).

Harapannya: Dengan diberlakukannya PSBB maka dapat menghambat atau memutus mata rantai penyebaran virus Corona di wilayah Sumbar. Dalam penerapan PSBB, harus ada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyebaran Covid-19 dan kemungkinan penyebarannya. PSBB mencakup pembatasan pergerakan orang dan barang, di wilayah provinsi atau kabupaten dan kota.

Yang perlu disiapkan: Pemberlakuan PSBB otomatis akan menghambat gerak ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi diharapkan mengalokasikan anggaran untuk menunjang kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. "Siapkan APBD untuk biayai masyarakat tidak mampu di Padang. Fraksi Gerindra Padang akan mendukung," kata Andre.

Pendapat dukungan: Anggota DPR RI dari Sumbar Guspardi Gaus juga meminta social dan physical distanscing benar-benar dioptimalkan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta mengedukasi masyarakat agar tidak keluar rumah. Selain itu, pemerintah daerah harus memantau pergerakan masyarakat di suatu wilayah dan di setiap batas wilayah di Sumbar.

“Pandemi virus Corona tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kehidupan banyak orang. Diperlukan peran serta dan kerja sama elemen dari semua lapisan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan menjadikannya sebagai bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat,” ujar Guspardi.


0 Komentar