Antara Aku, Kau, dan Kampung Halamanmu
Modal sosial itu penting apalagi bagi politisi (Ilustrasi: Haluan.co)

Modal sosial menjadi hal yang kemudian diperhitungkan dalam kebutuhan politis. Hal ini amat terasa dalam sebuah negara demokratis. Untuk itulah, kenapa beberapa politikus kerap menjadikan aspek-aspek kedaerahan sebagai metode kampanye.

MEMPELAJARI bahasa daerah lain adalah salah satu pembuka jalan bagi keakraban relasi. Hal itu tergambar ketika suatu waktu saya pernah tergabung dalam sebuah tim penelitian lapangan saat kuliah yang bertempat di pedalaman Kalimantan Barat medio 2014.

Harga makanan di Pontianak saat itu amat jauh lebih mahal jika dibandingkan harga sepiring nasi prasmanan a la anak kos di sekitar kampus UGM, Bulaksumur, Kabupaten Sleman.

Bahkan, harga makanan di warung-warung sekitar Malioboro yang masuk Kota Jogja saja jauh lebih mahal daripada warung-warung semenjana dekat kampus.

Namun, berbekal bahasa dan sedikit pengetahuan mengenai suatu daerah, saya pernah mendapat dua bungkus lalapan dengan lauk tahu tempe dengan harga lima belas ribu. Padahal, harga wajar bagi sebungkus makanan itu adalah sepuluh hingga dua belas ribu. Itu pun masih dengan porsi yang minim.

Apa rahasianya?

Pertama, bahasa. Dan kedua adalah basa-basi sok tau.

Jadi, sepulang penelitian saat itu tim penelitian kami harus menginap di Pontianak untuk kemudian esok paginya terbang menuju Yogyakarta. Namun malam itu tak semua orang punya uang untuk sekadar pergi ke pusat kota Pontianak untuk membeli oleh-oleh.

Alhasil, dengan dana pas-pasan saya beranikan diri untuk pergi ke warung tenda Lamongan. Kawan saya memberi tahu tentang warung ini setelah ia membeli seporsi nasi ayam goreng dengan harga dua puluh lima ribu. Amat mahal, tapi wajar di Pontianak.

Dengan modal nekad saya datang ke tempat itu dan sedikit berbincang kosong dengan mas-mas penjualnya. Hal pertama yang saya tanyakan adalah asal. Hal ini penting karena menyoal asal atau kampung halaman ini bisa menumbuhkan memori bagi si penjual. Saat itu, ia menjawab berasal dari Madiun, Jawa Timur.

Dan kebetulan kota itu pernahlah sekali dua kali saya kunjungi. Dengan bermodal nama-nama tempat dan dialek bahasa Jawa khas Madiun, kami akhirnya berbincang lepas. Modal saya hanya dua puluh lima ribu, untuk dua porsi nasi tempe tahu. Namun berbekal sedikit basa-basi soal perguruan silat dan beberapa tempat yang terkenal di Madiun, saya menjadi amat sok tau malam itu.

Hasilnya? Tanpa diduga, saya mendapat dua bungkus nasi tahu tempe dengan tambahan porsi nasi di luar kewajaran. Penjual warung tenda lalapan itu amat menikmati kegiatan mengobrol tadi. Sebab ia bercerita bahwa mulanya ia datang ke Kalimantan Barat untuk program transmigrasi, kemudian ia memilih membuka usaha warung lalapan setelah sekian tahun bekerja di perkebunan sawit. Kesannya soal Madiun amat lawas, sehingga sedikit saja saya bercerita tentang hal-hal tentang kota itu, ia nampak amat sumringah.

Transaksi jual beli yang harusnya usai dalam lima belas menit itu pun melebar hingga hampir setengah jam. Apa sebabnya? Memori. Ya, bagi sebagian orang, memori adalah gula-gula kehidupan. Khususnya bagi mereka yang sedang rantau dari tanah kelahirannya.

Mengenang tanah lahir adalah proses yang sehari-hari dipakai untuk menghibur diri. Bisa jadi, hal ini disebabkan oleh kerinduan yang amat terhadap kampung halaman. Apalagi, jika mereka tak punya banyak kesempatan untuk sekadar pulang ke kampung halaman.

Keterikatan antara insan dan kampung halaman adalah satu simpul yang nampak sepele. Namun sesungguhnya, hal ini mencakup banyak hal yang sulit diungkapkan.

Pada dasarnya, migrasi terjadi karena banyak hal. Baik karena ekonomi, kebijakan, politik, hingga konflik. Tapi apa pun alasan yang mendasarinya, migrasi atau perpindahan penduduk dari akar tanah lahirnya senantiasa menyisakan memori. Memori terbentuk atas ide dari keterikatan antara sesuatu yang nampak dan tak nampak.

Mengapa begitu?

Pertama, beberapa orang mungkin berpikir bahwa dia tak merasa lahir di suatu tempat di mana orang tua mereka berasal. Namun di lain waktu dia merasa bahwa tempat di mana orang tua mereka berasal adalah kampung halamannya. Meski, ia lahir dan tumbuh besar di tanah rantau. Tak sedikit masyarakat kita yang merasakan kondisi ini.

Tentu hal ini didukung beberapa program pemerintah di era silam dengan berbagai metode migrasi. Mulai dari bedhol desa, transmigrasi, hingga padat karya. Beberapa dilakukan atas dasar peningkatan ekonomi dan pemerataan penduduk. Dan tak jarang pula yang terjadi karena pembangunan, seperti kasus-kasus pembangunan waduk di Jawa di pertengahan era Orde Baru.

Saya sendiri termasuk anak yang tumbuh di tanah rantau. Sebab, sejak usia kira-kira dua tahun, saya pernah ikut transmigrasi nenek dan kakek ke Merauke, saat itu masuk dalam provinsi Irian Jaya. Tepat di akhir tahun 90-an, saya baru pulang ke Jawa untuk memasuki usia sekolah. Apakah saya di masa kecil pernah merasakan bagaimana masyarakat Papua hidup?

Jawabannya adalah tidak. Sebab, saat itu seingat saya di kanan dan kiri hanyalah tetangga-tetangga yang juga berasal dari Jawa. Terjadi segregasi sosial antara para transmigran, dan itu saya pahami ketika usia empat atau lima tahun. Sebab mudah saja, saya merasa tak pernah punya kawan kecil dari penduduk tempatan. Teman saya, semua berasal dari Jawa. Bahasa yang digunakan? Jawa juga.

Ketidaksadaran atas suatu keterikatan membuat saya mengira bahwa saat itu di seluruh negeri ini manusianya berbahasa Jawa. Sebab, ketika pulang ke pulau Jawa di akhir tahun 90-an pun saya masih ingat bahwa di sebuah kapal bernama “Tatamailau” itu semua orang dalam dek kapal itu berbicara dengan bahasa yang sama.

Seolah-olah, mereka semua langsung mengenal satu sama lain. Padahal tak semua orang dalam kapal itu berasal dari satu tempatan transimgrasi yang sama. Dari situ kemudian saya menjadi paham bahwasanya bahasa adalah salah satu hal ampuh untuk mempererat relasi dalam waktu singkat.

Lantas, beberapa tahun kemudian saya masih menjalani hidup merantau, dari satu asrama di suatu daerah hingga ke asrama di daerah lain. Hasilnya? Saya mempelajari bahasa daerah itu masing-masing. Beserta beberapa hal terkait budaya yang nampak lekat dengan mereka. Untuk apa? Pertama sih untuk sekadar adaptasi namun lambat laun hal ini menguntungkan dalam hal relasi. Dan kedua adalah menyoal apa yang disebut sebagai modal sosial atau social capital.

Sesuatu yang dinamakan “modal sosial” ini baru kemudian saya ketahui saat akhir masa sekolah menengah. Dan makin saya pelajari saat kuliah dan iseng-iseng membaca teori-teori milik anak-anak Fisipol. Modal sosial adalah hal yang lebih serius daripada sekadar meminta rabat dari harga seporsi makanan. Modal sosial ini bahkan secara politis masih terpakai hingga detik ini.

Mungkin beberapa orang akan menyebut nama sosiolog Pierre Bourdieu ketika mendengar soal social capital. Atau, nama-nama ilmuwan lain yang erat hubungannya dengan teori ini, seperti Robert Putnam hingga seorang jurnalis dan aktivis Amerika Serikat, Jane Jacobs.

Jane menulis buku mengkritisi pembangunan urban dan politik-ekonomi masyarakat perkotaan dengan judul The Death and Life of Great American Cities. Melalui buku itulah kemudian persoalan organisasi sosial yang berakar dari modal sosial mulai dianggap cukup serius.

Sebab, lantas kelas sosial antar-personal dalam suatu wilayah amat dipengaruhi oleh dalam tidaknya relasi yang mereka bentuk. Kedalaman relasi inilah yang kemudian dapat memicu tumbuhnya social capital. Jane membahasnya dalam kasus kota-kota besar di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an.

Pemaknaan social capital sendiri sebetulnya muncul lebih jauh lagi yaitu pada pertengahan tahun 1800-an melalui seorang aristokrat Prancis bernama Alexis de Tocqueville yang melihat ada kecenderungan masyarakat Amerika berorganisasi dengan membentuk relasi-relasi mendalam. Hal itu dituliskannya dalam buku Democracy in America yang terbit pertama dalam bahasa Prancis pada tahun 1835.

Alexis pernah menjabat sebagai menteri hubungan internasional Prancis pada tahun 1849 dalam pemerintahan singkat Napoleon untuk Republik Prancis Kedua. Pengamatannya atas masyarakat Amerika Serikat kemudian menjadi landasan di mana demokrasi dapat dibangun dari modal sosial.

Modal sosial menjadi hal yang kemudian diperhitungkan dalam kebutuhan politis. Hal ini amat terasa dalam sebuah negara demokratis. Untuk itulah, kenapa beberapa politikus kerap menjadikan aspek-aspek kedaerahan sebagai metode kampanye. Tujuannya persis sama dengan apa yang saya lakukan pada penjual warung lalapan di Pontianak tadi, yaitu mencari simpati. Sebab, berawal dari sanalah kemudian modal sosial bisa terbentuk.

Penggunaan aspek-aspek kedaerahan berguna untuk menjalin simpul-simpul keterikatan suatu masyarakat dengan daerah asalnya. Atau, akar budayanya. Untuk itulah kenapa kemudian menjadi penting bagi seseorang untuk mengikuti paguyuban berbasis kedaerahan di tanah rantau - Algonz Dimas Bintarta Raharja

Misalnya saja, saat mahasiswa dulu terdapat banyak sekali organisasi mahasiswa daerah yang terbentuk. Tak hanya di dalam kampus, tapi juga untuk seluruh mahasiswa rantau di Jogja. Dari mahasiswa Lampung, mahasiswa Papua, Minang, hingga mahasiswa yang hanya berasal dari suatu kota, sebut saja Malang. Meski jaraknya tak sebegitu jauh dari Jogja, namun organisasi mahasiswa daerah ini adalah bentuk nyata dari proses terbentuknya modal sosial.

Apa keuntungannya? Memang tak begitu signifikan, namun bagi mahasiswa baru organisasi macam itu menjadi landasan awal mereka untuk mendapat “rumah” atau sekadar relasi di tanah rantau. Meski tak banyak yang kemudian hengkang dan tak pernah berkumpul, namun keterikatan akan daerah asal selalu menjadi alasan pertama bagi seseorang yang sedang merantau.

Begitulah modal sosial bekerja pada aspek-aspek terkecil dari masyarakat. Apalagi dalam aspek yang lebih besar seperti menggaet konstituen politik di daerah-daerah. Sehingga, ada akhirnya urusan kampung halaman dan memori menjadi lebih kompleks ketika digunakan sebagai modal sosial ini.

Itulah kenapa para caleg di Jawa Timur akan seringkali menghadirkan acara dangdutan, tetapi di Aceh mereka akan disibukkan dengan jadwal pengajian atau tabligh akbar. Karena apa? Ya tentu ini soal menggaet modal sosial.

Masa di Aceh mau diadakan dangdut koplo dengan berbagai macam genre, gergaji, barbel, goyang basah, dan goyang-goyang tak masuk nalar lainnya. Yang ada justru Anda dihajar massa atau minimal ditangkap polisi syariah di Aceh.