Apa Kabar, Omnibus Law?

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Omnibus Law (Ilustrasi: Total Politik)

-

AA

+

Apa Kabar, Omnibus Law?

Total Politik | Jakarta

Senin, 13 April 2020 19:51 WIB


Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2020 untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi setelah wabah Corona. Megnapa banyak pasal Omnibus Law perpajakan terselip di dalamnya?

ADALAH salah kaprah bahwa wacana Omnibus Law yang digaungkan pemerintah berurusan dengan ketenagakerjaan saja – dan oleh karenanya hanya ditujukan untuk merevisi sistem yang berlaku sejak 2003 itu. Memang, RUU Ciptaker adalah aspek dari program legislatif pemerintah yang paling banyak dikritik – dan bahkan dihujat. Serikat buruh dan gerakan mahasiswa bahkan menelurkan panggilan khusus untuk itu: RUU Cilaka!

Padahal Omnibus Law, setidak-tidaknya yang telah dimaktubkan dalam Program Legislasi Nasional 2020, mencakup empat Rancangan Undang-Undang yang berbeda: RUU Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara (IKN), RUU Kefarmasian, dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Yang terakhir ini namanya memang panjang dan tidak begitu mudah diingat.

Padahal isinya tidak kalah menohok dari RUU Cilaka; Rancangan Undang-Undang soal perpajakan ini akan memperkenalkan pajak untuk kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (baca: jual-beli daring), sekaligus meringkankan beban pajak penghasilan sebesar 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022. Sayangnya, sebagaimana dengan saudara-saudaranya sesama Omnibus Law, pembahasan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian terpaksa ditunda.

Tapi anda-anda yang diuntungkan (atau cukup merasa diuntungkan) dari RUU ini tidak perlu khawatir. Saat prioritas harusnya diberikan pemerintah terhadap upaya penanggulangan wabah COVID-19, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 malah menyertakan beberapa pasal RUU Perpajakan – semisal pasal tiga soal pajak penghasilan. Nomor pasalnya diganti. Tapi toh isinya persis sama. Saking persisnya, ekonom INDEF Bhima Yudhistira berang. “Menjiplak”, tulisnya di kumparan.com.

Sesungguhnya, keringanan pajak bukan kebijakan khas Indonesia seorang. Nyaris secara naluriah, hal pertama yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump untuk menanggulangi “dampak ekonomi” dari penyebaran COVID-19. Kerajaan Inggris Raya dan Australia juga memaklumatkan kebijakan serupa.

Tapi bentuk keringannnya berbeda-beda. Singapura, misalnya, menunda tenggat waktu pembayaran PPh bagi Pengusaha Kena Pajak, sementara Thailand memberikan keringanan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Pribadi saja, yang juga dibarengi dengan Bantuan Langsung Tunai untuk tiga juta warganya. Masalahnya, di Indonesia potensi hilangnya pendapatan negara dari keringanan pajak ini juga disertai dengan relaksasi defisit anggaran dari tiga ke lima persen.

Bahkan bisa dibilang bahwa pemerintah terlalu berani. Pasal 27 Ayat 1 dari Perpu No. 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa defisit yang muncul oleh akibat kebijakan penyelamatan terkait krisis tidak bisa dianggap sebagai kerugian Negara. Ayat 2 dari pasal yang sama menegaskan hak diskresioner pemerintah untuk menggunakan dana “stabilisasi” ini dengan mengecualikan para pengambil kebijakan dari tuntutan hukum terkait keputusan-keputusan mereka.

Lalu bagaimana pemerintah berencana membiayai aksi penyelamatan ini? Bank Indonesia nampaknya telah memasang badan untuk mengisi pelebaran defisit. Tadinya, BI hanya diperkenankan membeli Surat Utang Negara (SUN) dari pasar sekunder, tapi dalam pasal 19 Perpu BI diizinkan untuk membeli SUN (yang, ngomong-ngomong, diterbitkan pemerintah) dari pasar perdana.

BI juga diberikan opsi untuk menyuntik likuiditas ke korporasi dengan cara repo SUN dari perusahaan-perusahaan. Artinya, BI dapat membeli kembali SUN dan memberikan perusahaan dengan uang tunai yang diperlukan untuk bertahan diterjang krisis.

Lucu memang, pemerintah lagi-lagi terbukti lihai. Tidak ada kata lain yang bisa menjelaskan perluasan kewenangan yang sebegitu gamblang kecuali bahwa pemerintah pandai mencari kesempatan dalam kesempitan. Toh mereka tahu bahwa perlawanan – kalaupun ada – terhadap hukum apapun yang diajukan pemerintah akan terkungkung di dunia maya. Tidak akan ada lagi aksi turun ke jalan seperti September tahun lalu karena semua sama-sama takut Corona.

Darurat Sipil: Melawan Corona dengan Pagar Betis

Pertanyaan sesungguhnya adalah negara apa yang akan timbul seusai krisis reda? Bukan hanya Perpu No. 1 Tahun 2020 saja yang menyingkap watak pemerintah terkait krisis dan kuasa. Berkali-kali pemerintah mengeluh bahwa wewenang yang telah diserahkan padanya tidak cukup untuk mencegah pergerakan manusia di ibu kota.

Mungkin masalahnya sederhana: tama. (G)


0 Komentar