Apindo Ingin PSBB Tak Bikin Pengangguran Makin Meningkat

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Warga perantauan di Jakarta pulang kampung di tengah pandemi COVID-19. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan agar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah wilayah tidak membuat makin meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Mengapa ini penting: Kasus PHK telah banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, Apindo meminta pemerintah mengedepankan dua kepentingan secara paralel, yaitu pemutusan penyebaran COVID-19 dan mempertahankan ekonomi agar mengurangi terjadinya PHK.

"Berbagai jenis pusat perbelanjaan, pabrik atau perusahaan skala besar menengah dan kecil terhenti dan tidak mampu lagi memberikan gaji atau tunjangan kepada pekerjanya. Akibatnya pada jangka menengah nanti akan berpotensi memunculkan masalah baru, yaitu stagnansi ekonomi. Efek domino yang terjadi adalah munculnya penggangguran baru dan tidak terserapnya angkatan kerja dari fresh graduate," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/4/2020).

Konteks:

• Sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan PSBB sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19.

• Adapun daerah itu yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat Zona Bodebek (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok), Zona Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang).

• Kemudian Provinsi Banten diberlakukan di Kota Tangerang Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Provinsi Riau diberlakukan di Kota Pekanbaru. Sulawesi Selatan diberlakukan di Kota Makassar, Sumatera Barat, Jawa Tengah diberlakukan di Kota Tegal, Kalimantan Selatan di Kota Banjarmansin, dan Kalimantan Utara di Kota Tarakan.

PSBB Rawan Terhentinya aktivitas ekonomi:

• Penerapan PSBB penting untuk ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan demi keselamatan masyarakat dalam skala luas, namun penerapan PSBB ini juga berpotensi mengakibatkan munculnya kerawanan sosial dari terhentinya aktifitas ekonomi riil.

• SE Kementerian Perindustrian nomor 4 tahun 2020 dan nomor 7 tahun 2020 sebagai salah satu opsi yang baik agar dunia usaha tidak serta merta terhenti mengingat kepentingan untuk tetap memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi karyawan dan ekonomi secara makro.

Keputusan Larangan Mudik yang Terlambat dan Pernyataan Ambigu

Protokol kesehatan harus dipatuhi:

• Apindo mendukung dan memberikan apresiasi dan sekaligus berkomitmen mendukung anggota yang dalam menjalankan operasionalisasi usahanya tetap wajib mengedepankan protokol kesehatan sesuai ketentuan dan peraturan.

• Apindo juga menyosialisasikan kepada seluruh anggota untuk mengikuti dan mematuhi prosedur yang dikeluarkan pemerintah RI melalui Surat Menteri Perindustrian bernomor S/336/M-IND/IV/2020 menindaklanjuti Surat Menteri Perindustrian sebelumnya Nomor 7 tahun 2020 yang pada intinya Kementerian Perindustrian dapat memberikan izin operasional/mobilitas kegiatan industri dan dapat melakukan pencabutan apabila diketemukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan.

"Dalam hal stimulus untuk dukungan pertumbuhan ekonomi, Apindo sudah memohon kepada Bapak Presiden melalui surat bernomor 145/DPN/3.2.1/5C/IV/20 tertanggal 20 April 2020 tentang rekomendasi yang pada intinya terkait dengan permohonan stimulus pajak dan restructuring utang," ujar Hariyadi.


0 Komentar